Protes Warga Berlanjut, Kunjungan Terdampak
TABANAN, NusaBali - Aksi protes petani dan warga terkait penutupan sejumlah akomodasi wisata di Kawasan Objek Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan oleh Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali dan Satpol PP Bali berlanjut.
Pada Jumat (5/12), warga kembali memasang deretan seng di beberapa titik sawah kawasan Tempek Telabah Gede dan Tempek Muntig sebagai bentuk solidaritas dan desakan agar pemerintah segera membuka ruang dialog. Adanya aksi tersebut juga berdampak pada kunjungan wisatawan ke Jatiluwih. Terungkap sudah ada 10 travel agent membatalkan kunjungan pada, Jumat kemarin.
Menurut warga sekaligus pemilik Warung Wayan Jatiluwih, I Wayan Subadra aksi pemasangan seng ini merupakan lanjutan dari aksi sehari sebelumnya. Total 30 lembar seng kembali dipasang di sekitar Warung Sunari yang sebelumnya ditutup oleh Pansus TRAP dan di sepanjang jalur subak bawah warung. "Masih ada kiriman 65 seng tambahan, besok (hari ini) kami pasang lagi. Titiknya sedang kami diskusikan,” ujarnya.
Menurutnya, aksi kemarin dilakukan oleh sekitar 30 orang petani dari Subak Muntig Jatiluwih. Sebagian bahan seng juga merupakan sumbangan dari rekan mereka yang memiliki usaha restoran. "Selain pemasangan seng, warga juga membentangkan pagar plastik sepanjang 40 meter di salah satu jalur subak," katanya. Subadra menegaskan aksi ini tidak dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan, melainkan dorongan agar pemerintah segera turun tangan mencarikan solusi atas polemik yang terjadi.
“Aksi ini kami lanjutkan dengan harapan bisa bertemu aparat pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Kami ingin ada aturan baru, supaya persoalan seperti ini tidak terulang,” tegasnya. Hal senada disampaikan petani I Nengah Sridana. Meskipun dia tidak memiliki gubuk, aksi yang diikutinya dilakukan sebagai bentuk solidaritas sebagai petani. "Saya juga punya lahan 80 are yang dijadikan objek. Tetapi kontribusi riil belum ada," akunya.
Menurut Sridana, aksi lanjutan ini dilakukan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib petani kecil yang menggantungkan hidup dari usaha sederhana di kawasan pertanian. "Kami harap pemerintah segera memberikan solusi. Jangan sampai yang punya gubuk kecil style kandang sapi tidak diperbolehkan berjualan," imbuh Sridana.
Sementara itu pemasangan seng di areal persawahan dampak dari penutupan belasan bangunan diduga melanggar di Jatiluwih merembet ke kunjungan. Setidaknya sejak dua hari aksi itu, belasan travel agen membatalkan kunjungan ke DTW (Daya Tarik Wisata) Jatiluwih karena dikira ada demo. Manager DTW Jatiluwih, I Ketut Purna alias John mengakui adanya dampak kunjungan terkait pemasangan seng itu. Setidaknya sejak kemarin sudah ada 10 travel agen membatalkan kunjungan.
"Ya ada pengaruh, saya tadi sudah terima telepon lebih dari 10 travel agen batal berkunjung dikira ada demo," ujarnya, Jumat kemarin. John Purna menegaskan bahwa persoalan pemasangan seng bukan kewenangan manajemen operasional, melainkan berada di bawah tanggung jawab Badan Pengelola. “Tugas utama kami manajemen mendatangkan tamu, menjaga keuangan, dan memastikan wisatawan senang," tegasnya.
Karena itu dia berharap agar permasalahan cepat clear, manajemen segera akan bersurat ke Badan Pengelola agar masalah ini ditangani cepat. "Jangan sampai ini terus berlanjut, akan berdampak pada citra Jatiluwih," kata John. Disebutkan petani yang melaksanakan aksi ini adalah kelompok yang terimbas dari 13 bangunan yang melanggar membangun di kawasan LSD, dan LP2B. Namun lebih jauh John Purna meluruskan bahwa untuk pembangunan gubuk di tengah persawahan tersebut tidak dilarang.
Sesuai dengan aturan yang pernah dikeluarkan Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Purna menjelaskan diperbolehkan membangun sederhana berukuran 3 x 6 meter. Fungsinya dulu sebelum ada turis untuk berteduh, menyimpan alat pertanian, menaruh sapi, atau tempat makan siang bagi petani usai bekerja di sawah.
Nah, sekarang kalau ada masyarakat yang memanfaatkan untuk berjulan kata Purna diperbolehkan. Asalkan bentuknya style gubuk tidak bangunan permanen. Nah kalau menjadi permanen, dia khawatir status Jatiluwih sebagai Warisan Dunia UNESCO bisa terancam. “Kita tidak mau ditinggal UNESCO. Kita ingin keberlanjutan untuk anak cucu,” tegasnya. Purna juga membeberkan bahwa selama ini manajemen telah memberikan berbagai dukungan nyata kepada petani dan tempek di kawasan Jatiluwih, antara lain pemberian bibit gratis dan pupuk urea gratis sesuai kebutuhan pekaseh.
Kemudian jelas dia ada dana dukungan upacara (ngusaba) agung Rp 30 juta per tempek, dan Rp 7 juta untuk ngusaba alit. Kemudian mulai Desember 2025, rencana bantuan olah lahan Rp 2,5 juta per hektare atau Rp 25.000 per are, diberikan saat pengolahan lahan dimulai. Dan sejak Mei 2025, tegas Purna kontribusi rutin ke sejumlah tempek sudah diberikan. Kepada Tempek Telabah Gede Rp 2 juta per bulan, kepada Telabah Besi Kalung Rp 2 juta per bulan, dan Tempek lain sebesar Rp 750.000/bulan. "Total ada 7 tempek di areal Desa Dinas Jatiluwih, yakni Tempek Telabah Gede, Besi Kalung, Uma Dwi, Gunung Sari, Uma Kayu, Kesambi, dan Kedamian," beber John Purna.
Sehingga untuk saat ini dia berharap penegakan aturan segera dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali memicu keresahan dan merusak citra Jatiluwih.
"Kami berharap badan pengelola segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi imbas pemasangan seng jangan sampai terus berlanjut," tegasnya. Sementara itu
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila dan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Tabanan Anak Agung Ngurah Satria Tenaya belum bisa dimintai dikonfirmasi. Ketika ditelepon dan chat whatsapp belum membalas pesan. 7 des
Komentar