Kipem Berpeluang Diaktifkan Kembali, Terkait Kasus Keributan di Jimbaran
MANGUPURA, NusaBali - Kasus keributan di kawasan Puri Gading, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, tak hanya menjadi perhatian desa adat dan aparat penegak hukum.
Dua Anggota DPRD Badung I Made Sudira dan I Made Tomy Martana Putra, memastikan persoalan tersebut akan dibahas di tingkat dewan, sekaligus membuka peluang reaktivasi Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) sebagai langkah penguatan pengawasan penduduk pendatang.
Kedua anggota dewan tersebut hadir langsung di Polsek Kuta Selatan pada Selasa (2/12) saat berlangsungnya aksi damai warga Jimbaran untuk mengawal jalannya proses hukum sekaligus memberikan dukungan moral kepada dua warga yang tengah menjalani pemeriksaan terkait insiden keributan di Puri Gading. Sudira menegaskan peristiwa di Jimbaran harus menjadi momen peringatan bagi Bali untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan yang berdampak langsung pada sektor pariwisata.
“Sedikit saja ada keributan, itu dampaknya ke pariwisata sangat besar. Kebetulan saya sebagai wakil masyarakat, tentu ini akan menjadi konsentrasi penuh kami di DPRD,” ujarnya ditemui saat Selasa (2/12) siang.
Menurutnya, konflik serupa bukan hal baru dan cenderung berulang. Pria asli Jimbaran itu pun mendorong semua pihak, mulai dari aparat, tokoh masyarakat, hingga desa adat untuk duduk bersama dan menguatkan komunikasi dengan warga pendatang. “Tujuannya sama, kita semua cari makan. Warga pendatang juga harus memahami tatanan Bali, adat, dan budaya yang mesti sama-sama dihormati,” katanya.
Sudira juga mengingatkan potensi tumbuhnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap pendatang jika persoalan sosial dibiarkan berlarut. Karena itu, langkah-langkah pencegahan harus berjalan seiring, termasuk sidak kependudukan dan pendataan penduduk non-permanen. Ia mengaku jika pengecekan ke penduduk pendatang sebenarnya sudah pernah dilakukan. Tapi ke depan, pihaknya ingin mendorong agar lebih kuat, dengan payung hukum dari desa adat melalui perarem.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Tomy yang juga duduk di DPRD Badung menilai peristiwa di Jimbaran bukan sekadar persoalan lokal, melainkan akumulasi keresahan masyarakat di wilayah Kuta Selatan. Menurutnya, kasus ini menjadi puncak kegelisahan yang juga dirasakan di daerah lain seperti Pecatu dan sekitarnya. Ia mengingatkan bahwa sebagai kawasan pariwisata, stabilitas keamanan menjadi faktor utama yang sangat menentukan keberlangsungan ekonomi Bali.
“Apabila terus seperti ini, mohon maaf wisatawan juga akan berpikir untuk datang ke Bali khususnya ke Badung,” ucapnya.
Tomy mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat telah lama menyuarakan pentingnya sistem pendataan penduduk non-permanen dikembalikan melalui skema Kipem. Usulan tersebut, katanya, akan menjadi salah satu fokus pembahasan di DPRD Badung. “Mungkin ini nanti akan kita bahas bersama di DPRD Badung untuk kita godok bersama. Ini sangat nyambung juga dengan kami di Komisi I. Kita akan membawa masalah ini di Dewan untuk kita bahas di sana,” tegasnya.
Tomy menambahkan kasus ini harus menjadi evaluasi bersama, berangkat dari keresahan masyarakat yang selama ini terpendam. Ia pun menepis anggapan bahwa dorongan pengetatan penduduk pendatang berarti anti terhadap pihak luar, sehingga dirinya berharap peristiwa di Jimbaran dapat menjadi refleksi bersama demi pembenahan ke depan.
“Jangan sampai karena ulah oknum, teman-teman yang lain juga terkena. Karena jujur saya selaku pelaku pariwisata juga memperkerjakan orang pendatang tapi tidak semua seperti itu. Kita berharap dengan adanya masalah ini, kita jadikan refleksi untuk ke depan,” harapnya. 7 ol3
Komentar