nusabali

Pansus TRAP Tutup 13 Bangunan Melanggar di Jatiluwih

  • www.nusabali.com-pansus-trap-tutup-13-bangunan-melanggar-di-jatiluwih

TABANAN, NusaBali - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali lakukan sidak di kawasan wisata Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, Selasa (2/11).

Hasilnya 13 bangunan diduga melanggar dan diputuskan ditutup dan akan dibongkar. Langkah ini dilakukan karena bangunan itu melanggar tata ruang LSD (Lahan Sawah Dilindungi), LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan pemilik sudah mendapat surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 dari Pemkab Tabanan. Meskipun sudah mendapat peringatan pemilik tetap saja melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.

Sebagai simbolis, kemarin Pansus TRAP dengan Satpol PP menutup 2 bangunan yang ditandai dengan pemasangan Satpol PP line. Tak hanya menutup bangunan yang sudah mendapat SP 3, Pansus TRAP juga memasangi garis pada tiga bangunan yang melanggar sempadan jalan. Selain itu, Pansus TRAP juga menyoroti sejumlah bangunan kecil yang berada di kawasan Jatiluwih yang diperuntukkan untuk warung. Pansus menegaskan jika dibiarkan akan menjadi minimarket di tengah sawah.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha mengatakan kedatangannya ke Jatiluwih untuk menegakkan aturan. Sebab Jatiluwih adalah Warisan Budaya Tak Benda (WBD) yang harus dipertahankan. Apalagi kata dia bangunan yang melanggar ini sudah mendapat surat peringatan dari Pemkab Tabanan. Bahkan per 1 Desember 2025 sudah diberikan SP 2-3. "Jadi untuk kegiatan yang ada di wilayah LP2B dan kawasan LSD kita sudah sepakati harus disterilkan dari bangunan. Sehingga sebagai langkah lanjutan kami lakukan penutupan," tegas Supartha.

Disebutkan selain menutup 13 bangunan yang sudah mendapat surat peringatan, tak menutup kemungkinan Pansus juga akan memberlakukan hal sama pada bangunan yang melanggar lainnya. Karena pansus juga mendapat Dumas (pengaduan masyarakat) ada bangunan yang melanggar. Salah satunya penyalahgunaan aliran subak yang merupakan milik desa adat tetapi digunakan kepentingan pribadi. "Kami akan panggil pemilik untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Biar adil, biar sama," akunya.

Supartha juga menambahkan terhadap bangunan kecil yang ada di tengah sawah tersebut menjadi atensi. Sebab jika dibiarkan begitu saja akan bertambah banyak. "Kami minta pemerintah Tabanan dan pengelola menyelaraskan bangunan tersebut, apa terbuat dari ilalang atau bagaimana," tegas Politisi PDIP ini. Hal senada disampaikan anggota Pansus TRAP, Somvir. Politisi NasDem ini tegas menyebut adanya warung di areal persawahan. Mengingat itu kawasan LSD harus dihentikan. Karena jika terjadi pembiaran sawahnya akan menjadi pasar. "Saya lihat banyak itu bale-bale. Ini harus dilakukan penegasan. Apa memang ada masterplan atau seperti apa," katanya.

Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmadi, menyampaikan bahwa seluruh bangunan bermasalah sebelumnya telah melalui proses penindakan administratif berjenjang. “Ada 13 akomodasi yang sudah diberikan SP1, SP2, dan SP3 oleh Pemkab Tabanan. Pemilik usaha akan kembali dipanggil untuk dimintai klarifikasi, memastikan tindak lanjut sampai dikembalikan ke kondisi awal,” ujarnya.

Pihaknya menduga masih ada bangunan lain yang belum tercatat. “Dari total kawasan hampir 1.000 hektare, 13 ini yang baru terdata. Kemungkinan ada yang tercecer. Kami butuh masukan dari kabupaten untuk pendataan lanjutan,” katanya. Darmadi menegaskan bahwa Satpol PP mengikuti penuh arahan Pansus mengingat pansus dibentuk melihat situasi dianggap darurat tata ruang. “Keputusan sekarang adalah penutupan sementara. Saat masuk tahap pembongkaran, SP dari kami tentu akan menjadi dasar,” tegasnya.

Salah satu pemilik bangunan yang ditutup I Nengah Darmamika Yasa mengaku terkejut warungnya ditutup. Padahal untuk membangun warung ini anak dan menantunya meminjam KUR di bank. "Saya sempat mengurus izin, tapi katanya jalur hijau," ujarnya. Menurutnya, bangunan itu dibangun tahun 2017 di lahan sendiri. "Saya hanya petani pendapatan tidak seberapa. Saya hanya mengais rejeki membangun warung ini. Untuk itu saya berharap pemerintah membantu untuk tetap mempertahankan jangan sampai ditutup," tandasnya. 7 des

Komentar