KPK Harap Nihil Kasus Korupsi di DPRD
DPRD Karangasem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Direktur Koordinasi dan Supervisi
Imam Turmudhi
Ketua DPRD Karangasem
I Wayan Suastika
AMLAPURA, NusaBali - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui jajaran DPRD Karangasem. Kedatangan KPK dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Imam Turmudhi untuk pencegahan agar tidak ada kasus korupsi. Dia mempresentasikan materi di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Senin (1/12).
‘’Tujuan kami melakukan koordinasi ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Karangasem. Kalau saya sudah cuap-cuap, masih saja ada yang melanggar, jangan salahkan saya lakukan tindakan. Pertama dengan cara dipanggil melalui bersurat. Jika tidak mempan dengan jemput paksa, atau OTT," tambahnya.
Hadir pada acara itu, segenap anggota DPRD Karangasem dipimpin Ketua I Wayan Suastika, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suparta, dan Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi.
Kata Imam, kalau ada pengaduan cukup valid pasti ditindaklanjuti. Seberapa ada laporan dari Karangasem ke KPK, dia mengatakan belum ada laporan.
Dia mengaku kedatangannya ke Karangasem untuk supervisi, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah dengan cara pengawasan agar celah-celah korupsi tidak ada.
Pencegahan, katanya, tidak harus ada indikasi. Sebab korupsi terjadi sejak perencanaan dalam penyusunan APBD, tender, hingga pelaksanaan. Itulah sebabnya, KPK datang agar DPRD tidak terjerat korupsi.
Diakui, korupsi selama ini sulit diberantas karena pelakunya adalah orang dalam dan punya kewenangan. "Bisa saja anggota dewan tiba-tiba punya mobil mewah, rumah mewah, itu layak dicurigai. Jangan sampai usai pertemuan di sini, anggota dewan ditangkap KPK," pintanya wanti-wanti.
Jelas Imam, ada banyak macam motif korupsi. Bisa karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Dia meranking, celah-celah terjadi korupsi, nomor satu dilakukan oleh orang yang punya kewenangan. Kedua, di DPRD, dan ketiga pada penegak hukum. Selama ini pihaknya telah melakukan supervisi di wilayah V yang mewilayahi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya yang mewilayahi 115 kabupaten dan kota.
Ketua DPRD I Wayan Suastika mengapresiasi kedatangan KPKguna mencegah terjadinya korupsi. "Ini kan sangat baik agar di lembaga ini tidak terjadi korupsi, diingatkan ekses dari korupsi, berdampak pidana," jelasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Karangasem I Made Ruspita mengaku tidak masalah, jika ada KPK memantau Karangasem. "Justru lebih termotivasi untuk bekerja jujur," katanya.77k16
Komentar