APBD Karangasem 2026 Rp 1,75 Triliun

AMLAPURA, NusaBali

DPRD Karangasem bersama eksekutif sepakati APBD 2026 Rp 1,759 triliun, angka itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp 41 miliar. Sedangkan defisit dirancang Rp 120,815 miliar, tertinggi sejak tahun 2022.

APBD 2026 itu disahkan dan ditandatangani dalam rapat di ruang rapat DPRD Karangasem Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Jumat (28/11) malam. Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I Wayan Suparta dan Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi. Sedangkan jajaran eksekutif, dipimpin Bupati I Gusti Putu Parwata alias Gus Par.

Bupati Gus Par dalam laporannya menyampaikan, besaran di APBD 2026 belanja sebesar Rp 1,759 triliun. Pendapatan hanya Rp 1,638 triliun, terjadi penurunan Rp 77 miliar dibandingkan tahun 2025.  Sedangkan defisit, Rp 120,815 miliar. "Tetapi defisit itu ditutupi adanya SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) Rp 122,315 miliar, sehingga defisit tertutupi," katanya.

APBD 2026 yang disepakati itu, katanya,  akan dikoreksi lagi di Provinsi Bali. Defisit yang disepakati masih di atas defisit sejak empat tahun terakhir, tercatat defisit tahun 2022 sebesar Rp 47 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 17,93 miliar, tahun 2024 sebesar Rp 50,028 miliar dan tahun 2025 sebesar Rp 85,448 miliar.

Pandangan umum lima fraksi, dibacakan I Putu Deni Suryawan Giri, dari Fraksi PDIP banyak menyoroti materi APBD 2026. APBD hendaknya berpihak kepada kepentingan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi DPIP mencermati, belanja operasional Rp 1,427 triliun  dan belanja modal Rp 115,59 miliar, itu tidak sebanding. Juga disoroti pajak MBLB (mineral bukan logam dan batuan) atau galian C masih rendah. 

Usai rapat, Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika mengapresiasi kerja keras eksekutif, menyusun RAPBD 2026, atas berkurangnya dan transfer dari pemerintah pusat Rp 202,28 miliar, sehingga bisa ditutupi dari kenaikan target PAD (pendapatan asli daerah) dan melakukan efisiensi seoptimal mungkin, juga dari transfer BKK (bantuan keuangan khusus) Provinsi Bali dan sejumlah kabupaten di Bali. "Eksekutif memang telah berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan, sesuai yang dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan dalam perjalanannya ke depan, target-target itu mampu dipenuhi," harap  Suastika. 

Ditariknya dana transfer hingga Rp 202,28 miliar, diakuinya banyak kegiatan fisik yang tertunda. Terutama DAU (dana alokasi umum) berkurang Rp 154,79  miliar, begitu juga dana desa sebesar Rp 11, 45 miliar, insentif fiskal Rp 21,5 miliar, dana bagi hasil Rp 13,76 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp 712,99 juta dan lain-lain.7k16