Eksekutif Diingatkan Hati-hati Berikan Izin kepada Investor

Penegasan ini disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan I Made Rudana Atmaja dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna Penetapan Ranperda APBD 2026 di Ruang Rapat Sabha Nawa Natya, Kamis (27/11). Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan setiap investasi sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan. 

“Pemerintah daerah harus konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan izin kepada investor,” katanya. Semua harus berbasis aturan perundang-undangan, tata ruang, hingga analisis dampak lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL. Tujuannya, agar tidak ada benturan kepentingan dan investasi yang masuk benar-benar mendukung keberlanjutan daerah. Rudana menambahkan, kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat. Dia ingin investasi berjalan dengan profesional, transparan, dan tetap menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Hal ini demi kepentingan daerah dan jaminan hukum bagi investor.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti besarnya peran pariwisata dalam menopang APBD Klungkung 2026. Pemerintah daerah menargetkan PAD sebesar Rp 1,49 triliun atau naik 29 persen dari tahun 2025. Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang utama melalui pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pariwisata. Target retribusi mencapai Rp 40 miliar, meningkat dari realisasi Rp 31 miliar pada tahun sebelumnya. Rudana menegaskan, capaian ini tak lepas dari pertumbuhan ekonomi positif Klungkung pada tahun 2025. “Pariwisata berperan besar dalam menguatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus konsisten berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan. Kita jaga alam dan budaya agar citra destinasi Klungkung tetap positif,” kata Rudana.

Rudana juga meminta pemerintah daerah aktif menciptakan isu positif dan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas. Menurutnya, kualitas destinasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan daerah sehingga Klungkung tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjaga nilai dan keberlanjutan daerah wisata. 

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya ketepatan waktu penetapan APBD 2026. Rudana mengingatkan bahwa kelancaran pelaksanaan program pembangunan bergantung pada cepat atau lambatnya proses administrasi dan harmonisasi anggaran. “Kami berharap proses fasilitasi di tingkat kabupaten maupun provinsi berjalan optimal dan lebih cepat sehingga APBD 2026 segera ditetapkan menjadi Perda sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. 7 k24