Bangun 32.000 Rumah di Bali, Koster Minta Bantu Pusat

Dengan perhatian pemerintah pusat melalui Kredit Program Perumahan (KPP), Gubernur Koster menargetkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat Bali rampung dalam lima tahun. 

Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir yang berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Senin (24/11) sore.

Gubernur Koster mengatakan, kebutuhan 32.000 rumah layak huni itu adalah bagian dari kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. "Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22.000," katanya. Guna mempercepat penuntasan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat, ia meminta pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran lebih banyak untuk Bali di tahun 2026. 

"Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota," harapnya. Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, ia optimis kepemilikan rumah layak huni bisa tuntas dalam lima tahun. Dengan demikian, tak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni. Gubernur Koster sangat mengapresiasi program 3 juta rumah yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta di kawasan pesisir. Program ini akan sangat membantu masyarakat karena mencakup tiga kawasan. 

Gubernur Koster mengatakan dirinya paham bahwa daerah lain dengan wilayah lebih luas, membutuhkan kuota lebih banyak. Namun dengan target yang relatif lebih sedikit dari daerah lain, ia tetap memohon atensi lebih agresif agar persoalan permukiman di Bali bisa tuntas lebih cepat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI Maruarar Sirait merespons positif harapan Gubernur Koster. Ia berjanji akan mempertimbangkan permohonan Gubernur Koster untuk segera memperbaiki rumah tak layak huni dan kawasan kumuh di Bali secara bertahap. “Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait juga menyampaikan keseriusan Presiden Prabowo dalam program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia. Keseriusan itu tercermin dari peningkatan alokasi anggaran untuk renovasi rumah tak layak huni. “Tahun ini ada 45.000 rumah dan tahun depan meningkat 8 kali lipat menjadi 400.000 rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut program Presiden Prabowo ini bertujuan memastikan masyarakat bisa memiliki rumah layak huni dengan skema pemerintah dan menghindari jeratan rentenir. “Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa miliki rumah dengan skema pemerintah, mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” pungkasnya. 7 adi