SDM Minim, Penyuluh KB Buleleng Kewalahan Tangani 148 Desa-Kelurahan
SINGARAJA, NusaBali - Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Buleleng mengaku masih menghadapi persoalan serius di lapangan.
Dengan jumlah penyuluh hanya 56 orang, mereka harus menangani wilayah luas mencakup 148 desa/kelurahan. Kondisi ini diperparah karena sebagian besar SDM penyuluh justru terserap menjadi P3K di luar daerah.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Kabupaten Buleleng masa bakti 2024-2028, Senin (10/11). Kegiatan ini sekaligus untuk pergantian pengurus antar waktu setelah pengurus inti sebelumnya mengundurkan diri.
Ketua DPC IPeKB Buleleng Nyoman Yudi Astana mengungkapkan, dari 56 penyuluh KB saat ini, hanya 11 orang PNS. Kondisi semakin ironis karena 26 penyuluh asal Buleleng justru diterima sebagai P3K di luar Bali, yakni 9 orang di NTT dan 16 orang di NTB.
“Akibatnya di Buleleng banyak formasi kosong. Ini perlu ada dorongan kebijakan ke pusat agar mereka bisa dikembalikan membantu daerah sendiri supaya rasio penyuluh bisa lebih ideal,” ujar Yudi.
Menurut Yudi, tantangan penyuluh KB saat ini bukan hanya soal pengendalian jumlah anak atau keluarga berencana, tetapi lebih luas menyangkut kualitas keluarga. Mulai dari pola asuh, ketahanan keluarga, hingga pemahaman generasi muda soal perencanaan keluarga.
Di tengah perubahan sosial ini, penyuluh justru bekerja dengan beban berat karena keterbatasan personel. Seorang PLKB di Buleleng saat ini bisa menangani 2-5 desa sekaligus. Sehingga penyuluh yang harus membagi peran sekaligus melakukan pendampingan. Pemetaan pun telah dilakukan pada tahun 2024 agar tiap kecamatan minimal memiliki penyuluh ahli yang bisa saling berbagi pengetahuan di lapangan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB PPPA Buleleng Made Supartawan menyampaikan, dengan rencana penggabungan bidang KB ke Dinas PMD dan Sosial, pola kerja ke depan akan diarahkan lebih kolaboratif dengan kader desa, posyandu, dan jejaring lokal.
“Dengan luas wilayah dan keterbatasan SDM, kolaborasi ini yang lebih memungkinkan. Untuk penambahan pegawai saat ini belum terpikirkan,” ujar Supartawan.
Supartawan berharap, meski beban bertambah akibat peleburan bidang dinas, sinergi program dan kesamaan kegiatan antar bidang akan membuat pekerjaan tetap berjalan efektif sesuai tujuan.
Dalam Muscablub, Nyoman Yudi Astana kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPC IPeKB Buleleng. Sedangkan Sekretaris dijabat Kadek Yobi Adisena dan Bendahara Ni Luh Slekdarini. 7k23
Komentar