Raker Komisi II DPRD Badung Hanya Dihadiri Ketua, 10 Anggota Absen
MANGUPURA, NusaBali.com – Rapat kerja Komisi II DPRD Badung, Senin (10/11/2025), bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwarnai banyak kursi kosong di pihak dewan. Kursi pimpinan rapat pun hanya diisi satu orang yakni I Made Sada selaku ketua komisi.
Sesuai Surat Ketua DPRD Badung nomor 005/1813/DPRD tertanggal 7 November 2025, Komisi II dijadwalkan raker, Senin siang. Raker mengundang lima mitra yakni Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
Tiga dari lima mitra OPD dihadiri langsung kepala dinas maupun Plt kepala dinas seperti Kepala Dispar I Nyoman Rudiarta, Kepala Dishub AAN Rai Yuda Darma, dan Plt Diskop UKMP IGA Agung Trisna Dewi. Sedangkan, dua mitra lainnya yakni Disperpa dan Diskan mengirim pejabat eselon III.
Di sisi lain, para mitra Komisi II ini berhadapan dengan kursi kosong di seberangnya. Hanya ada snack box tanpa tuan dan tim ahli yang duduk di baris kedua pada deretan kursi yang biasa diisi para anggota komisi saat raker di Ruang Rapat Gosana II, Sekretariat DPRD Badung di Puspem Badung.
Sementara itu, Ketua Komisi II Made Sada duduk di kursi pimpinan rapat tanpa wakil-wakil dan sekretarisnya. Untuk diketahui, komisi yang membidangi perekonomian, pembangunan, dan pariwisata ini memiliki 11 anggota termasuk Made Sada.
Kesepuluh anggota lainnya adalah enam anggota Fraksi PDIP yakni I Wayan Regep, I Nyoman Gede Wiradana, I Wayan Luwir Wiana, I Wayan Edy Sanjaya, I Gede Bodiyoga, dan I Made Sudira. Tiga dari Fraksi Golkar yaitu I Wayan Sukses, I Nyoman Artawa, dan I Made Suparta. Lantas, ada satu dari Fraksi Gerindra, IB Gede Putra Manubawa.
“Ini karena ada rapat Banggar berbarengan, teman-teman juga ada yang di sana dan terkait juga dengan situasi adanya hari raya banyak,” ujar Sada, mengklarifikasi situasi raker Komisi II tanpa kehadiran satu pun anggotanya.
Selain karena alasan itu, kata Sada, ketidakhadiran satu pun anggota Komisi II DPRD Badung ini disebabkan dirinya yang memaksakan agar raker digelar, Senin siang, meski anggotanya keberatan. Kata politisi Demokrat asal Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kuta ini, sudah jadi tanggung jawabnya menjaga target kerja komisi.
“Sebetulnya, teman-teman mengharapkan saya jangan dulu bikin raker. Tapi, karena kebutuhan saya selaku ketua komisi—harus bertanggung jawab bahwa rapat harus selesai hari ini,” beber Sada yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali ini.
Meski begitu, Sada menegaskan bahwa 10 anggota Komisi II yang absen telah mengajukan izin. Di samping itu, ia juga memastikan raker bersama mitra OPD berjalan tanpa kendala berarti dan isi rapat tersebut akan disampaikan ke anggota untuk pembahasan internal.
Pembahasan yang dilakukan Sada seorang diri didampingi tim ahli dengan mitra OPD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pun sangat krusial. Sebab, salah satunya membahas dua sektor penting bagi Badung namun tengah menemui banyak tantangan yakni pariwisata dan perhubungan.
Pariwisata merupakan denyut nadi perekonomian Gumi Keris yang kini tengah menghadapi tantangan dari internal industri seperti wisatawan nakal, pembangunan akomodasi ilegal, dan lain-lain. Di sisi lain, Badung juga dihantui kemacetan yang semakin memperburuk citra pariwisata Bali. *rat
Tiga dari lima mitra OPD dihadiri langsung kepala dinas maupun Plt kepala dinas seperti Kepala Dispar I Nyoman Rudiarta, Kepala Dishub AAN Rai Yuda Darma, dan Plt Diskop UKMP IGA Agung Trisna Dewi. Sedangkan, dua mitra lainnya yakni Disperpa dan Diskan mengirim pejabat eselon III.
Di sisi lain, para mitra Komisi II ini berhadapan dengan kursi kosong di seberangnya. Hanya ada snack box tanpa tuan dan tim ahli yang duduk di baris kedua pada deretan kursi yang biasa diisi para anggota komisi saat raker di Ruang Rapat Gosana II, Sekretariat DPRD Badung di Puspem Badung.
Sementara itu, Ketua Komisi II Made Sada duduk di kursi pimpinan rapat tanpa wakil-wakil dan sekretarisnya. Untuk diketahui, komisi yang membidangi perekonomian, pembangunan, dan pariwisata ini memiliki 11 anggota termasuk Made Sada.
Kesepuluh anggota lainnya adalah enam anggota Fraksi PDIP yakni I Wayan Regep, I Nyoman Gede Wiradana, I Wayan Luwir Wiana, I Wayan Edy Sanjaya, I Gede Bodiyoga, dan I Made Sudira. Tiga dari Fraksi Golkar yaitu I Wayan Sukses, I Nyoman Artawa, dan I Made Suparta. Lantas, ada satu dari Fraksi Gerindra, IB Gede Putra Manubawa.
“Ini karena ada rapat Banggar berbarengan, teman-teman juga ada yang di sana dan terkait juga dengan situasi adanya hari raya banyak,” ujar Sada, mengklarifikasi situasi raker Komisi II tanpa kehadiran satu pun anggotanya.
Selain karena alasan itu, kata Sada, ketidakhadiran satu pun anggota Komisi II DPRD Badung ini disebabkan dirinya yang memaksakan agar raker digelar, Senin siang, meski anggotanya keberatan. Kata politisi Demokrat asal Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kuta ini, sudah jadi tanggung jawabnya menjaga target kerja komisi.
“Sebetulnya, teman-teman mengharapkan saya jangan dulu bikin raker. Tapi, karena kebutuhan saya selaku ketua komisi—harus bertanggung jawab bahwa rapat harus selesai hari ini,” beber Sada yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali ini.
Meski begitu, Sada menegaskan bahwa 10 anggota Komisi II yang absen telah mengajukan izin. Di samping itu, ia juga memastikan raker bersama mitra OPD berjalan tanpa kendala berarti dan isi rapat tersebut akan disampaikan ke anggota untuk pembahasan internal.
Pembahasan yang dilakukan Sada seorang diri didampingi tim ahli dengan mitra OPD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pun sangat krusial. Sebab, salah satunya membahas dua sektor penting bagi Badung namun tengah menemui banyak tantangan yakni pariwisata dan perhubungan.
Pariwisata merupakan denyut nadi perekonomian Gumi Keris yang kini tengah menghadapi tantangan dari internal industri seperti wisatawan nakal, pembangunan akomodasi ilegal, dan lain-lain. Di sisi lain, Badung juga dihantui kemacetan yang semakin memperburuk citra pariwisata Bali. *rat
Komentar