Serangan Rawan Bencana, Warga Minta Kajian Mitigasi Proyek LNG Diperjelas
DENPASAR, NusaBali.com – Masyarakat Desa Adat Serangan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merencanakan pembangunan Terminal LNG di kawasan lepas pantai Denpasar Selatan. Mereka menilai wilayah Serangan rentan terhadap bencana alam, sehingga proyek energi besar seperti LNG harus disertai kajian mitigasi yang matang dan transparan.
Prajuru Desa Adat Serangan, Wayan Patut, mengatakan BMKG telah lama menetapkan kawasan Serangan dan sekitarnya sebagai zona rawan gempa, tsunami, dan angin puting beliung. “Kami pernah mengalami puting beliung tahun 1991–1992, bahkan baru-baru ini ada atap rumah di pinggir pantai terbang karena angin kencang,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Menurutnya, dengan kondisi geografis Serangan yang rendah dan dikelilingi laut, potensi risiko bencana sangat tinggi. “Kami punya 4.000 penduduk dengan 1.098 kepala keluarga. Jalur evakuasi kami kecil dan terbatas. Kalau ada tsunami, kami tidak punya cukup waktu dan tempat untuk menyelamatkan diri,” katanya.
Patut menilai, sebelum proyek Terminal LNG dijalankan, pemerintah dan pemrakarsa wajib memaparkan rencana mitigasi bencana kepada masyarakat. “Sampai sekarang kami belum menerima hasil kajian AMDAL maupun strategi mitigasinya. Bagaimana kami bisa yakin kalau belum tahu apa langkah daruratnya?” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak terhadap kawasan mangrove di sekitar Taman Hutan Raya Ngurah Rai, yang berfungsi sebagai benteng alami melindungi Denpasar dari gelombang dan abrasi. “Kalau kawasan lindung diubah jadi kawasan industri, siapa yang menjamin keselamatan kota dari tsunami?” ujarnya.
Patut khawatir perubahan fungsi lahan di kawasan konservasi bisa mengancam keseimbangan ekosistem yang telah dijaga turun-temurun. “Mangrove bukan sekadar pohon, tapi sistem kehidupan yang menyelamatkan Bali dari bencana,” katanya.
Ia juga menyinggung inkonsistensi kebijakan pemerintah yang di satu sisi gencar melakukan konservasi, namun di sisi lain membuka peluang industri di kawasan lindung. “Sekarang pemerintah sibuk menyelamatkan hutan, tapi di sisi lain gubernur bisa ubah statusnya jadi kawasan industri. Ini yang membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan yang baik adalah yang menyelaraskan kepentingan energi dengan kelestarian alam dan adat. “Kalau nanti ada kecelakaan atau kebocoran di terminal LNG, bukan hanya Serangan yang kena, tapi seluruh Denpasar,” tegas Patut.
Sebelumnya Soekarno Saputra, Pranata Muda Geofisika (PMG) Pusat Gempa Bumi BMKG Regional III Denpasar, menjelaskan berdasarkan peta potensi gempa yang disusun Pusat Gempa Bumi Nasional tahun 2017, Bali memiliki segmen megathrust aktif yang berpotensi menimbulkan gempa berkekuatan hingga Magnitudo 8,5.
“Kalau dilihat dari potensi tsunami di wilayah Bali, karena zona subduksi itu berada di selatan dan letaknya di laut, maka bisa mengakibatkan tsunami. Dengan magnitudo 8,5, daerah Serangan dan Sanur bisa menghadapi potensi tsunami dengan ketinggian sekitar 6 sampai 10 meter,” jelas Soekarno, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi alasan penting agar setiap pembangunan di kawasan pesisir—terutama di wilayah rawan seperti Serangan—harus dikaji secara menyeluruh dan melibatkan para ahli kebencanaan dan lingkungan.
Pendapat ini diamini oleh Patut yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. “Masyarakat punya hak tahu, hak menilai, dan hak menentukan. Jangan baru dikasih tahu setelah semua keputusan diambil,” kata peraih Kalpataru pada 2011 ini.
Desa Adat Serangan berharap rencana pembangunan Terminal LNG dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, adat, dan keberlanjutan lingkungan. Rencana pergeseran lokasi ke arah timur laut sejauh 1,3–1,5 kilometer dari titik awal yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari bibir Pantai Sidakarya, sebagaimana kabar yang beredar, dinilai sebagai langkah kompromi yang dapat menjadi jalan tengah.
“Kami tidak menolak energi bersih, tapi jangan sampai energi bersih justru membawa bencana baru bagi Bali,” pungkas Patut.
Komentar