Raker dengan OPD, Komisi II Soroti Infrastruktur hingga Sampah

Komisi II mengundang sebanyak empat OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Made Sada, didampingi para anggota yakni I Wayan Regep, I Wayan Edy Sanjaya, I Made Sudira, dan I Nyoman Artawa. Dari pihak eksekutif hadir Plt Kadis PUPR Badung AA Rama Putra, Kadis Perkim AA Ngurah Bayu Kumara, Plt Kadis LHK Made Rai Warastuthi, serta Kadis Kominfo I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, didampingi masing-masing jajaran.

Made Sada usai rapat menjelaskan, dari paparan yang telah dijelaskan, alokasi anggaran sementara yang diajukan oleh masing masing-masing OPD, antara lain Dinas PUPR sekitar Rp 3 triliun, Dinas Perkim sebesar Rp 297 miliar, Dinas LHK Rp 374 miliar, dan Dinas Kominfo sekitar Rp 146 miliar. “Untuk penganggaran, nanti kita akan bedah lebih detail. Jadi mohon maaf untuk saat ini belum bisa jawab secara terperinci dulu,” ujarnya.

Komisi II memberikan sejumlah catatan dan masukan dalam rapat kerja tersebut. Untuk Dinas PUPR, Komisi II menyoroti persoalan kemacetan serta perbaikan estetika dan utilitas wilayah. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan lingkar Canggu yang diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas. Termasuk kualitas material untuk pembangunan juga tak lepas menjadi sorotan.

Kemudian untuk Dinas Perkim, Komisi II menyoroti program bedah rumah. Dari penjelasan Kadis Perkim, kata Made Sada, terdapat sekitar 1.600 pengajuan bedah rumah, namun baru 600 unit yang terverifikasi untuk direalisasikan. Dewan pun berharap nilai dari bedah rumah baik renovasi maupun bangun baru bisa ditingkatkan, mengingat harga material dan tenaga buruh bangunan semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk diketahui, anggaran bedah rumah sebesar Rp 30 juta untuk renovasi dan Rp 50 juta untuk bangun baru.

Sedangkan dari paparan Dinas LHK, Komisi II menyoroti penanganan sampah yang dinilai perlu ditingkatkan. Saat ini Badung memiliki sekitar 41 TPS3R, namun masih membutuhkan tambahan sarana seperti mesin incinerator dan penguatan TPST. Menurut Made Sada, pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan sampah di Bali, bahkan berencana membangun fasilitas waste to energy yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Atas kondisi ini, pihaknya meminta agar TPA Suwung ditunda untuk ditutup, sebelum solusi dari pemerintah sudah terwujud.

“Kami juga menyoroti rencana penutupan TPA Suwung pada 31 Desember 2025. Kami meminta agar penutupan itu ditunda sampai ada solusi yang benar-benar siap. Akan aneh jika TPA Suwung ditutup, sementara solusinya (program waste to energy) belum tersedia,” imbuh Made Sada.

Sementara untuk Dinas Kominfo, Komisi II memberikan apresiasi kehadiran program layanan ‘Kontak Bupati’ terhadap pengembangan sistem pengaduan masyarakat. Saat ini, Kominfo Badung menerima sekitar 20 pengaduan per hari. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi pentingnya pemasangan CCTV di seluruh wilayah Badung, baik di kawasan utara maupun selatan, untuk mendukung keamanan dan pengawasan lingkungan.

“Saya sebagai masyarakat sangat mendukung program ini (Kontak Bupati). Termasuk pemasangan CCTV dari utara sampai selatan, karena tanpa CCTV keamanan juga akan kurang terjaga,” kata Made Sada sembari meminta pelayanannya dimaksimalkan. @ ind