MKD Putuskan Sahroni–Eko Langgar Kode Etik

MKD putuskan Ahmad Sahroni langgar kode etik karena pernyataan tak bijak. Sedangkan Eko Patrio langgar kode etik karena parodi sound horeg.

JAKARTA, NusaBali

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman tambahan dengan memperpanjang masa nonaktif sebagai anggota DPR RI.

Dengan tetap dinonaktifkan dari anggota DPR RI, Sahroni, Eko, dan Nafa, diputuskan untuk tidak mendapatkan hak keuangan alias gaji dari DPR RI. Namun durasi hukuman perpanjangan masa nonaktif terhadap ketiga orang itu berbeda-beda.

“Menyatakan teradu lima, Ahmad Sahroni, terbukti telah melanggar kode etik DPR,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat membacakan putusan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Untuk Sahroni, MKD DPR RI memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa nonaktif selama enam bulan, berlaku sejak putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai NasDem.

Sedangkan untuk Nafa Urbach, MKD DPR RI memutuskan untuk menjatuhkan hukuman nonaktif selama tiga bulan, berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai NasDem.

Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni -ANTARA

“Meminta teradu dua, Nafa Urbach, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya,” kata Adang.

Dan untuk Eko Patrio, MKD DPR RI menjatuhkan hukuman nonaktif selama empat bulan, berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN.

Selain ketiga pihak itu, MKD DPR RI memutuskan untuk mengaktifkan kembali Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI. Kedua pihak teradu itu dinyatakan tidak melanggar kode etik oleh MKD

Adang pun menyampaikan bahwa putusan itu ditetapkan dalam permusyawaratan MKD pada Rabu, 5 November 2025, yang dihadiri Pimpinan dan anggota MKD, yang menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.

Ahmad Sahroni menyatakan menerima putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang memperpanjang masa nonaktifnya, dan akan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran berharga.

Adapun Sahroni dinyatakan melanggar kode etik oleh MKD sehingga dihukum untuk menjalani masa nonaktif selama enam bulan, sejak dinonaktifkan oleh DPP Partai NasDem.

“Keputusan sudah diputus oleh MKD, dan saya terima secara lapang dada. Saya ambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi,” kata Sahroni.

Dia memastikan ke depannya akan belajar untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya.

Dia pun berkomitmen untuk terus berbenah dan memperkuat integritasnya sebagai wakil rakyat, sekaligus menjadikan sebagai pembelajaran dalam menjalankan amanah publik pada masa mendatang.

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengungkapkan bahwa Sahroni sebaiknya menanggapi kritikan-kritikan dari publik dengan menggunakan kalimat yang pantas dan bijaksana, dengan menghindari kata-kata yang tidak pas.

“Bahwa telah mencermati pernyataan teradu lima Ahmad Sahroni, yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak,” kata Imron di saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

“Selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan,” imbuhnya.

MKD juga memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, melanggar kode etik karena video parodi sound horeg.

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan video parodi yang diunggah Eko tersebut kurang tepat karena terkesan defensif atas kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada dirinya.

“Menyatakan Teradu IV, Eko Hendro Purnomo, terbukti melanggar kode etik DPR RI,” kata Imron saat membacakan putusan MKD.

Dia menjelaskan Eko mulanya dikritik karena turut berjoget pada Sidang Tahunan MPR RI yang digelar pada 15 Agustus 2025. Joget-joget pada saat sidang tersebut dituding karena adanya kenaikan gaji DPR, yang ternyata tidak benar.

Menurut dia, MKD pun berpendapat bahwa Eko tidak bermaksud menghina dan melecehkan siapapun ketika berjoget di Sidang Tahunan itu. Seharusnya, kata dia, Eko cukup mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik bahwa joget itu tak terkait merayakan kenaikan gaji, bukan justru membuat video parodi.

“Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut rumah teradu IV Eko Hendro Purnomo dijarah,” kata dia.

Akibatnya, Eko pun diberi hukuman berupa nonaktif selama empat bulan, berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelumnya pada akhir Agustus 2025, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

Sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu adalah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota DPR RI Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional (PAN). 7 ant