Sekolah Rakyat Jadi Strategi Putus Rantai Kemiskinan di Bali
DENPASAR, NusaBali.com - Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia dinilai menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Bali. Program ini memberikan akses pendidikan gratis dan bermartabat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.
Ketua DPW Partai PRIMA Bali Jonathan Kevin mengatakan, pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus kemiskinan antargenerasi yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat. Melalui pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan mengubah nasib dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujar Jonathan di Denpasar, Selasa (4/11/2025).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2025 mencapai 173,24 ribu jiwa atau 3,72 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ketimpangan antarwilayah masih terasa. Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Bangli tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Badung dan Denpasar relatif lebih sejahtera karena dominasi sektor jasa dan pariwisata.
Kevin menilai, kemiskinan dan putus sekolah merupakan dua sisi yang saling memperkuat dalam lingkaran sosial yang sulit diputus tanpa intervensi negara. Berdasarkan data Kemendikbudristek (2024), di Bali masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Sedikitnya 1.898 lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP dan sekitar 5.000 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Kabupaten Buleleng bahkan mencatat lebih dari 8.000 anak tidak sekolah dalam verifikasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tahun 2024.
“Anak-anak dari keluarga miskin sering kesulitan melanjutkan sekolah karena faktor biaya tidak langsung, seperti transportasi, seragam, dan kondisi sosial keluarga. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi agar pendidikan benar-benar menjadi hak, bukan beban,” tegas mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Bali ini.
Model Sekolah Rakyat, kata Kevin, mencakup fasilitas lengkap seperti asrama, makan, buku, seragam, dan kebutuhan pokok siswa yang ditanggung sepenuhnya oleh negara. Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem 2024–2025, yang menempatkan pendidikan sebagai pintu keluar permanen dari kemiskinan antargenerasi.
Di Bali, satu lokasi telah ditetapkan menjadi rintisan Sekolah Rakyat, yakni di Sentra Mahatmiya, Kabupaten Tabanan, yang akan memulai operasional jenjang SMP. Selain itu, terdapat dua usulan tambahan di Desa Tulamben (Karangasem) dan Desa Tiga (Bangli) yang masih dalam tahap pengajuan ke pemerintah pusat.
“Langkah ini awal yang baik, tapi belum cukup. Pemerintah daerah perlu memperluas cakupan Sekolah Rakyat dengan menetapkan wilayah prioritas berdasarkan data anak putus sekolah dan keluarga prasejahtera. Dukungan APBD dan penyediaan lahan sangat penting agar Bali memperoleh tambahan kuota rintisan baru dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Kevin menegaskan, memperluas Sekolah Rakyat bukan hanya soal teknis, tetapi keputusan politik tentang keberpihakan. Pemerintah daerah, katanya, memiliki peran penting dalam menyediakan lahan, mengintegrasikan data kemiskinan, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mempercepat replikasi Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota di Bali.
“Di tengah mahalnya biaya pendidikan dan lebarnya jurang sosial, Sekolah Rakyat menjadi jalan sederhana tapi mendasar: pendidikan gratis, bermutu, dan berpihak pada rakyat. Di sanalah keadilan sosial benar-benar menemukan wujudnya,” pungkasnya.
Komentar