Gerindra Usul Badung Beli Sawah Jadi Aset Daerah, Tahan Laju Alih Fungsi Lahan
Fraksi Gerindra
Puspa Negara
LSD
LP2B
Sawah
Alih Fungsi Lahan
Akomodasi
Pariwisata
Bupati Badung
Adi Arnawa
DPRD Badung
Aset Daerah
Barang Milik Daerah
MANGUPURA, NusaBali.com – Alih fungsi lahan pertanian di Bali semakin mengkhawatirkan, apalagi bagi daerah pariwisata seperti Badung di mana sawah banyak terkonversi menjadi akomodasi. Kekhawatiran ini disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Badung, Selasa (4/11/2025).
Kekhawatiran itu diutarakan Ketua Fraksi Gerindra I Wayan Puspa Negara ketika menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD 2026 dan Raperda Pemberian Insentif/Kemudahan Penanaman Modal pada rapat paripurna dewan di Puspem Badung, Selasa siang.
Puspa Negara menjelaskan bahwa alih fungsi lahan di Gumi Keris telah mencapai 384 hektare pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan lahan pertanian atau jalur hijau di Badung semakin terkikis akibat praktik-praktik konversi lahan.
“Kami Fraksi Gerindra tetap konsisten mendorong pemerintah agar segera mengkaji dan berkomitmen menyelamatkan jalur hijau dengan cara menginvestasikan dana,” tegas dewan asal Kelurahan Legian, Kuta, Badung ini.
Gerindra mendorong Pemkab Badung untuk membeli lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hal ini dimaksudkan agar LSD dan LP2B terlindungi sebagai aset atau barang milik daerah.
“Langkah ini sebagai salah satu wujud nyata dalam menahan laju alih fungsi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem dan bentang alam,” tutur Puspa Negara.
Berdasarkan data BPN Bali, luas lahan pertanian yang masih dimiliki Badung sampai tahun 2024 adalah 8.301 hektare dari sebelumnya 9.072,48 hektare di tahun 2019. Data ini terdiri dari luas baku sawah (LBS), LSD, dan sawah update.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi usulan konstruktif Fraksi Gerindra. Namun, Bupati asal Desa Pecatu, Kuta Selatan ini punya paradigma berbeda dalam menyelamatkan jalur hijau atau lahan pertanian di Gumi Keris.
“Tentu saya ada upaya untuk itu. Di balik itu, kita sedang mendorong bagaimana supaya ada suatu trust bagi petani untuk tetap bertani, bahwa menjadi petani itu mendapatkan sesuatu,” beber Adi Arnawa.
Kata Adi, dukungan yang diberikan pemerintah adalah bantuan pupuk, benih, sampai penyerapan hasil panen oleh Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Selain itu, ia juga telah memasang insentif baru di APBD 2026 untuk keluarga petani.
“Apabila ada anaknya (petani) ingin kuliah S1, kita berikan semacam prioritas untuk beasiswa,” tandasnya. *rat
Puspa Negara menjelaskan bahwa alih fungsi lahan di Gumi Keris telah mencapai 384 hektare pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan lahan pertanian atau jalur hijau di Badung semakin terkikis akibat praktik-praktik konversi lahan.
“Kami Fraksi Gerindra tetap konsisten mendorong pemerintah agar segera mengkaji dan berkomitmen menyelamatkan jalur hijau dengan cara menginvestasikan dana,” tegas dewan asal Kelurahan Legian, Kuta, Badung ini.
Gerindra mendorong Pemkab Badung untuk membeli lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hal ini dimaksudkan agar LSD dan LP2B terlindungi sebagai aset atau barang milik daerah.
“Langkah ini sebagai salah satu wujud nyata dalam menahan laju alih fungsi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem dan bentang alam,” tutur Puspa Negara.
Berdasarkan data BPN Bali, luas lahan pertanian yang masih dimiliki Badung sampai tahun 2024 adalah 8.301 hektare dari sebelumnya 9.072,48 hektare di tahun 2019. Data ini terdiri dari luas baku sawah (LBS), LSD, dan sawah update.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi usulan konstruktif Fraksi Gerindra. Namun, Bupati asal Desa Pecatu, Kuta Selatan ini punya paradigma berbeda dalam menyelamatkan jalur hijau atau lahan pertanian di Gumi Keris.
“Tentu saya ada upaya untuk itu. Di balik itu, kita sedang mendorong bagaimana supaya ada suatu trust bagi petani untuk tetap bertani, bahwa menjadi petani itu mendapatkan sesuatu,” beber Adi Arnawa.
Kata Adi, dukungan yang diberikan pemerintah adalah bantuan pupuk, benih, sampai penyerapan hasil panen oleh Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Selain itu, ia juga telah memasang insentif baru di APBD 2026 untuk keluarga petani.
“Apabila ada anaknya (petani) ingin kuliah S1, kita berikan semacam prioritas untuk beasiswa,” tandasnya. *rat
Komentar