DPRD Tabanan Harapkan PAD Rp 1 Triliun
TABANAN, NusaBali - DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan tahun 2026 dapat menembus angka Rp1 triliun. Target ambisius ini diharapkan tercapai melalui inovasi daerah dan penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Hal itu mencuat dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar, Jumat (31/10). Rapat dibuka oleh anggota Banggar I Gst Nyoman Omardani, yang menekankan pentingnya penyamaan pandangan antara DPRD dan TAPD dalam merumuskan rekomendasi strategis terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. “Kami harap paparan dari TAPD menjadi bahan awal bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi yang solutif dan berpihak pada masyarakat,” ujar Omardani.
Ketua Banggar I Nyoman Arnawa menegaskan bahwa langkah inovatif dan kolaboratif menjadi kunci untuk meningkatkan PAD secara signifikan. “Kita harus optimalkan potensi daerah dengan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Target Rp1 triliun bukan hal yang mustahil bila kita bersinergi,” tegasnya.
Arnawa juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap postur anggaran, terutama belanja daerah agar lebih fokus pada pelayanan dasar. Menurutnya, pemerataan pembangunan di bidang pertanian, pendidikan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. “Petani, sekolah, hingga jalan desa perlu mendapat perhatian yang adil,” ujarnya.
Beberapa anggota Banggar turut memberikan masukan strategis. Salah satunya Anak Agung Nyoman Dharma Putra menyoroti rendahnya porsi belanja modal yang hanya 4 persen dan mendorong peningkatan investasi, pajak, serta retribusi daerah untuk menjaga ketahanan pangan.
I Wayan Sudjana menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah, termasuk pelibatan Satpol PP dalam pengamanan aset dan evaluasi kerja sama pemanfaatan aset di Panggung Tibah. Dari sisi pelayanan publik, I Wayan Lara menyoroti perlunya keseimbangan dalam kebijakan anggaran agar tidak membebani rakyat. Ia meminta perhatian serius terhadap persoalan sampah, penerangan jalan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tabanan.
Sekda Tabanan I Gede Susila menjelaskan kondisi fiskal daerah yang masih dipengaruhi penurunan dana transfer dari pusat. “Komposisi APBD 2026 berada di kisaran 49 persen belanja operasional dan 51 persen belanja modal. Meski dana transfer berkurang, pemerintah berkomitmen agar APBD tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, tegas Susila, pemerintah juga tetap memprioritaskan sektor pelayanan dasar. “Perbaikan sekolah dan irigasi terus kami laksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan,” ujarnya.7des
Komentar