LPS Goes to Campus di Undiksha, Bangun Literasi Keuangan dan Dorong Ekonomi Bali Utara
SINGARAJA, NusaBali - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah II menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bertajuk LPS Goes To Campus di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Kamis (30/10).
Kegiatan ini tak hanya membahas peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga mengupas peluang dan tantangan pengembangan ekonomi di kawasan Bali Utara.
Acara yang dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II Bambang S. Hidayat, Deputi Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali Muhamad Shiroth, Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Kabupaten Buleleng I Made Wirama Satria, serta Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha Prof Gede Adi Yuniarta.
Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa LPS lahir sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan pasca krisis moneter 1997/1998 yang sempat mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
“Untuk mengembalikan kepercayaan itu, pemerintah saat itu menyelenggarakan penjaminan menyeluruh atau blanket guarantee. Namun kebijakan ini membebani keuangan negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard. Dari situ kemudian LPS dibentuk sebagai lembaga independen,” jelas dia.
Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), LPS kini tidak hanya menjamin simpanan di bank, tetapi juga polis asuransi, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. “Di UUP2SK, LPS juga aktif memelihara stabilitas sistem keuangan, menjamin polis asuransi, dan menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK,” terang Bambang.
Menurut Bambang, kondisi perbankan di Bali menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah rekening mencapai 9,6 juta atau peringkat ke-14 nasional, dengan total dana mencapai Rp191,2 triliun (peringkat ke-7 nasional). Sebanyak 99,88 persen rekening di Bali dijamin penuh oleh LPS. “Sementara di Bali, ada 10 BPR yang dilikuidasi. Bali menempati peringkat kelima secara nasional,” ujarnya.
Dari hasil riset LPS, enam sektor ekonomi di Bali dinilai paling progresif, yakni pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makanan-minuman, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta jasa lainnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, Muhamad Shiroth, menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Bali Selatan dan Utara. “Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Bali mencapai 67,38 persen, namun aktivitas pariwisata masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Akibatnya, pertumbuhan di wilayah seperti Buleleng belum optimal,” jelas Shiroth.
Ia menambahkan, lebih dari 46 persen investasi di Bali mengalir ke Badung dan hanya sebagian kecil ke Buleleng. Untuk mengatasi ketimpangan itu, BI mendorong penguatan sektor unggulan di Bali Utara seperti pertanian, pariwisata berbasis kualitas, serta peningkatan konektivitas dan investasi. “Peningkatan produktivitas pertanian sudah berjalan baik, seperti pembangunan irigasi dan intensifikasi pertanian yang terus kami dorong,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Buleleng, I Made Wirama Satria, mengungkapkan perekonomian Buleleng tumbuh 5,04 persen pada 2024, dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor terbesar. “Setiap kecamatan punya keunggulan seperti kopi, cengkeh, anggur, padi, hingga durian. Ada juga potensi peternakan sapi yang besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Buleleng telah menyiapkan peta rencana struktur ruang yang mencakup kawasan lindung, budaya, dan budidaya laut, serta sistem jaringan transportasi untuk mendukung pembangunan wilayah.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha, Prof Gede Adi Yuniarta, menilai bahwa pengembangan ekonomi Bali Utara harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan. “Kalau ingin menjadikan Buleleng sebagai kawasan wisata internasional, kuncinya adalah menciptakan destinasi yang membuat wisatawan mau menginap. Kalau ingin membangun pertanian unggulan, produk harus jelas dan terhubung dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan yang adil antar sektor. “Pemerintah harus memperhatikan keunggulan komparatif, kompetitif, hingga permintaan pasar agar sektor unggulan bisa berkembang optimal,” tutup Prof Adi.*mzk
Komentar