Warga Sanur Ancam Gerudug RS Bali Mandara

DENPASAR, NusaBali
Sekitar 19.000 warga Sanur, Denpasar Selatan direncanakan bakal gerudug (mendatangi) RS Bali Mandara, saat acara launching rumah sakit berstandar internasional yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur tersebut, Sabtu (28/10) nanti. Aksi demo ini sebagai bentuk protes, karena jatah tenaga kerja yang diberikan untuk Sanur selaku kawasan yang mewilayahi RS Bali Mandara, tidak sesuai dengan perjanjian.

Terungkap, dari 500 tenaga kerja rekrutmen untuk RS Bali Mandara, hanya 7 orang di antaranya asal Sanur. Itu pun, 4 orang sebetulnya warga pendatang yang berdomisili di Sanur. Padahal, sesuai perjanjian awal, warga Sanur dapat jatah 10 persen dari total tenaga kerja yang diterima di RS Bali Mandara.

Terkait masalah ini, sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pentolan Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) mendatangi RS Bali Mandara, Selasa (24/10) siang sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka menda-tangi RS Bali Mandara, setelah Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta batal hadir dalam pertemuan yang telah diagendakan di Kantor YPS kemarin siang pukul 11.00 Wita.

Ketua YPS, Ida Bagus Gede Sidharta Putra, ikut bersama para tokoh masyarakat dan prajuru desa dari Sanur mendatangi RS Bali Mandara, Selasa kemarin. Mereka didampingi Wakil Ketua DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar, Wayan Mariyana Wandira. Mereka diterima langsung oleh Plt Direktur RS Bali Bandara, dr Bagus Darmayasa.

Dalam pertemuan kemarin, Ketua YPS Ida Bagus Gede Sidharta Putra langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka ke RS Bali Mandara. Sidharta Putra menjelaskan, mereka sengaja datang buat menagih komitmen pemerintah, yang sebelumnya berjanji akan memberikan jatah 10 persen dari sekitar 500 tenaga kerja di RS Bali Mandara untuk putra asli Sanur.

"Kami bukannya mengemis, namun hanya meminta komitmen pemerintah terkait hak mendapat pekerjaan di RS Bali Mandara," tegas Sidharta Putra. Menurut Sidharta Putra, Sanur memiliki lembaga kemasyarakatan tersendiri yakni YPS. Pihak desa pun punya kesepakatan bahwa investasi di Sanur harus melibatkan warga setempat, di mana perusahaan di Sanur menggunakan 40 persen tenaga lokal.

"Minimal 40 persen pekerjanya adalah masyarakat Sanur. Bahkan beberapa usaha komposisi pekerjanya 90 persen dari masyarakat Sanur. Khusus untuk RS Bali Mandara, kami hanya minta jatah 10 persen tenaga kerja saja," ujar Sidharta Putra.

Sedangkan Wakil Ketua YPS yang membidangi khusus masalah RS Bali Mandara, I Gusti Alit Kencana, mengatakan pihaknya sejak awal sudah sangat fleksibel terhadap keberadaan rumah sakit bertaraf internasional yang dibangun Pemprov Bali tersebut. Bahkan, pihaknya telah mengirimkan 280 orang dari berbagai skill untuk mengisi lowongan kerja di RS Bali Mandara, sesuai pembicaraan awal yang telah disepakati. "Kami telah bertemu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali. Bahkan, dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga pernah kita ajak bertemu, tapi respons-nya sangat tidak menyenangkan," kenang Alit Kencana.

Menurut Alit Kencana, pihak RS Bali Mandara bukannya tidak memberikan jatah buat Sanur, namun yang diberikan hanya 7 orang. Itu pun, untuk tenaga sopir dan perawat, di mana hanya 3 orang di antaranya putra asli Sanur. Sedangkan 4 orang lagi adalah warga pendatang yang berdomisili di Sanur.

Karena itu, kata Alit Kencana, pihaknya akan mengerahkan massa berkekuatan 19.000 orang untuk nglurug acara launching RS Bali Mandara, Sabtu nanti, sebagai bentuk kekecewaan. Massa berkekuatan 19.000 orang itu berasal dari berbagai elemen masyarakat Sanur, mulai desa adat, banjar, Sekaa Teruna, hingga ibu-ibu PKK. "Kami tidak mengancam, namun sekitar 19.000 warga akan datang saat launching RS Bali Mandara nanti, sebagai bentuk kekecewaan,” tandas Alit Kencana.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Denpasar, Wayan Mariyana Wandira, menyatakan dukungan masyarakat Sanur terhadap pembangunan RS Bali Mandara sangat luar biasa. "Ketika di daerah lain pembangunan ditolak, pembangunan RS Bali Mandara justru sangat lancar, tanpa hambatan. Tapi, kok sekarang perlakuannya seperti ini. Bagaimana masyarakat tidak ngotot?" sesal Ketua DPD II Golkar Denpasar ini dalam pertemuan di RS Bali Mandara, Selasa kemarin.

Sebaliknya, Plt Direktur RS Bali Bandara, dr Bagus Darmayasa, mengakui pihaknya tidak memiliki otoritas terkait persoalan ini. "Saya selaku Plt Direktur RS Bali Mandara tidak memiliki wewenang. Namun, saya siap memfasilitasi untuk bertemu Gubernur Bali," jelas Bagus Darmayasa yang juga Dirut RSJ Bali di Bangli.

Sayangnya, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Rochineng, belum bisa dimintai konfirmasinya terkait protes warga Sanur atas rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. Saat dihubungi NusaBali per telepon, Selasa kemarin, keduanya tidak angkat ponsel.

Sementara, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, berjanji akan berkoordinasi dengan BKD terkait ancaman masyarakat Sanur gerudug RS Bali Mandara. "Mari selesaikan masalah dengan musyawarah, supaya situasi tetap kondusif. Saya akan koordinasi dengan jajaran OPD yang menangani hal ini. Apa benar ada perjanjian yang disampaikan saudara kita dari Sanur? Saya cek dulu," ujar Dewa Mahendra saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Selasa kema-rin. *m,nat