Pemangkasan TKD, Pemkot Kehilangan Rp 244 M
Meski ada pemangkasan TKD, Pemkot Denpasar tetap memastikan alokasi infrastruktur minimal 40 persen dari total APBD.
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar harus melakukan efisiensi besar-besaran menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Pemangkasan yang dilakukan Kementerian Keuangan itu membuat Denpasar kehilangan dana sekitar Rp 244 miliar pada tahun anggaran 2026.
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara membenarkan adanya penyesuaian anggaran akibat pengurangan TKD tersebut. “Yang jelas, kita sedang melakukan efisiensi. Tim anggaran saat ini masih melakukan koordinasi dengan DPRD untuk menyesuaikan rancangan APBD 2026,” ujarnya, Jumat (10/10).
Sidang paripurna penetapan APBD Kota Denpasar Tahun 2026 dijadwalkan digelar pada 17 Oktober 2025 mendatang. Walikota Jaya Negara mengakui, pemangkasan dana tersebut berdampak terhadap postur APBD, terutama pada sektor infrastruktur yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, pemkot tetap memastikan alokasi infrastruktur minimal 40 persen dari total APBD. “Kalau misalnya APBD kita semula Rp 4 triliun lalu turun jadi Rp 3,75 triliun, maka proporsi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap dihitung ulang agar seimbang,” jelasnya.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Denpasar Tahun 2026, total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,95 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penopang utama dengan nilai Rp 1,98 triliun lebih, di mana pajak daerah menyumbang sekitar Rp 1,71 triliun.
Sumber pendapatan lainnya berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer pemerintah pusat dan antardaerah.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp 3,48 triliun lebih, yang dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
“Penyusunan belanja dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Walikota Jaya Negara. 7 mis
Komentar