nusabali

2026, Tabanan Rancang Pendapatan Daerah Rp 2,179 T

  • www.nusabali.com-2026-tabanan-rancang-pendapatan-daerah-rp-2179-t

TABANAN, NusaBali - Pemkab Tabanan dan DPRD akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (6/10). Kesepakatan ini mengukuhkan komitmen daerah untuk tetap fokus pada pembangunan sektor pertanian berkelanjutan.

Padahal Pemkab ini sedang dihadapkan pada penurunan pendapatan dan penyesuaian dana transfer dari pusat. Penandatanganan kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tabanan oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya bersama pimpinan DPRD, usai pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
 
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditetapkan Rp2,179 triliun, turun sekitar Rp57,15 miliar dari APBD Induk 2025. Belanja daerah juga mengalami penurunan menjadi Rp2,313 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp67,83 miliar yang menurun Rp8,94 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
 
Meski anggaran mengalami koreksi, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti. “Tahun 2026 adalah tahun penuh tantangan. Penyesuaian belanja harus dibarengi dengan inovasi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah. Keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Sanjaya dalam sambutannya.
 
Dia menekankan bahwa belanja daerah akan difokuskan pada program yang efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung, terutama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
 
Disebutkan, tema pembangunan Tabanan tahun 2026 ditetapkan sebagai Peningkatan Kesejahteraan melalui Pertanian yang Berkelanjutan. "Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Tabanan sebagai daerah agrowisata berbasis budaya agraris," jelas Bupati Sanjaya. 
 
Dalam rapat tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran juga mendorong agar pelaksanaan anggaran lebih terukur melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, sehingga penggunaan APBD benar-benar dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.7des

Komentar