Koster Akui Bali Juga Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah
DENPASAR, NusaBali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dirinya sependapat dengan 18 gubernur yang menyampaikan aspirasi terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Kalau terkait aspirasi kepala daerah, isinya sama karena ada penurunan dana transfer daerah yang cukup besar,” ujar Koster, Rabu (8/10).
Ia menegaskan ketidakhadirannya dalam pertemuan itu bukan berarti Bali tidak terdampak, melainkan karena berhalangan hadir. “Kebetulan saja saya tidak bisa hadir. Cukup disampaikan oleh kawan-kawan gubernur, tinggal menunggu kebijakan Bapak Menteri Keuangan,” katanya.
Meski tidak merinci angka pemotongan TKD untuk Bali, Koster mengakui Pemprov Bali juga mengalami tekanan fiskal akibat kebijakan tersebut. Dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menkeu sebelumnya, rata-rata penurunan TKD mencapai lebih dari 20 persen.
Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan pemotongan TKD menimbulkan tantangan besar bagi daerah. “Dengan TKD yang turun luar biasa, banyak daerah kesulitan membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP), belanja operasional pegawai, hingga kewajiban kepada PPPK,” ujarnya di Jakarta.
Ia mencontohkan, Jambi mengalami penurunan TKD dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun. “Itu semua dari DAU, DBH, dan tunda salur. Dampaknya besar sekali terhadap kemampuan daerah menjaga keseimbangan APBD,” katanya.
Menurut Haris, pemotongan dana ini juga berpotensi mengganggu kinerja aparatur sipil negara karena keterlambatan pembayaran hak pegawai. “Banyak daerah dengan PAD kecil sangat bergantung pada TKD dan Dana Desa. Kalau ini berkurang, otomatis memengaruhi program pembangunan prioritas,” jelasnya.
Secara nasional, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 dipatok Rp649,99 triliun. Jumlah ini turun signifikan dibanding perkiraan realisasi 2025 sebesar Rp864 triliun, dan jauh di bawah alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Meski begitu, Haris menyebut Menkeu Purbaya merespons positif aspirasi kepala daerah dan berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan APBN serta APBD 2026. *ant
Komentar