Purbaya Ungkap Harga Sebenarnya Pertalite hingga LPG 3 Kg
JAKARTA, NusaBali.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci besarnya subsidi dan kompensasi yang ditanggung negara untuk menutup selisih harga keekonomian barang-barang energi maupun nonenergi, mulai dari Pertalite, solar, hingga pupuk bersubsidi.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025), Purbaya menyebut terdapat delapan jenis barang yang harga jualnya sebagian ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun nonenergi,” kata Purbaya.
Ia mencontohkan, harga keekonomian solar seharusnya Rp11.950 per liter, namun dijual Rp6.800 per liter. Selisih Rp5.150 per liter ditanggung APBN dengan total subsidi mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.
Sementara Pertalite, yang harga keekonomiannya Rp11.700 per liter, dilepas ke masyarakat Rp10.000 per liter dengan subsidi Rp1.700 per liter. Anggaran subsidi Pertalite tahun ini mencapai Rp56,1 triliun, dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.
Untuk minyak tanah, harga seharusnya Rp11.150 per liter, namun dijual hanya Rp2.500. Negara menanggung selisih Rp8.650 per liter atau 78 persen, dengan realisasi Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.
Adapun LPG 3 kilogram memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun masyarakat hanya membayar Rp12.750. Selisih Rp30.000 per tabung ditanggung APBN dengan total subsidi Rp80,2 triliun yang dirasakan 41,5 juta pelanggan.
Di sektor listrik, pemerintah menanggung selisih tarif bagi pelanggan rumah tangga 900 VA. Dari harga keekonomian Rp1.800 per kWh, pelanggan hanya membayar Rp600 per kWh. Selisih Rp1.200 per kWh atau 67 persen ditutup APBN, dinikmati 40,3 juta pelanggan. Untuk pelanggan 900 VA non-subsidi, pemerintah tetap memberikan kompensasi Rp400 per kWh. Total subsidi listrik tahun ini mencapai Rp156,4 triliun.
Sementara itu, di sektor pertanian, pupuk urea seharusnya Rp5.558 per kg, namun dijual Rp2.250 per kg. Selisih Rp3.308 per kg ditanggung negara. Untuk pupuk NPK, harga asli Rp10.791 per kg, tetapi dijual Rp2.300 per kg. Selisih Rp8.491 per kg ditanggung APBN. Subsidi pupuk tahun ini tercatat Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Purbaya.
Secara keseluruhan, alokasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi dalam APBN 2024 membengkak hingga ratusan triliun rupiah, dengan porsi terbesar untuk listrik, BBM, dan LPG. *ant
Komentar