Mendagri Dorong Pertanian Jadi Urusan Wajib Pemda
JAKARTA, NusaBali.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar sektor pertanian tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi program wajib bagi pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9), dan dihadiri sejumlah gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.
“Menarik kalau bisa nanti direvisi undang-undang daerah, yang pertanian ini masuk dari opsional kepada yang wajib,” kata Tito.
Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, pertanian masih termasuk kategori pilihan dari 32 program konkuren yang dikerjakan bersama pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berbeda dengan sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
Menurut Tito, revisi diperlukan agar setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh memastikan keberlanjutan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
“Kecuali Jakarta. Jakarta disuruh pertanian nggak bisa memang, nggak ada tanahnya. Itu memang kota jasa,” ujar Tito memberi pengecualian. Namun, daerah perkotaan tetap bisa berkontribusi melalui industrialisasi, pengemasan, dan pengolahan hasil pertanian serta perkebunan.
Ia menekankan, Indonesia yang selama ini berbasis pertanian tradisional harus segera bertransformasi menuju pertanian modern berbasis industri. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mendorong daya saing global.
Mendagri juga menyampaikan optimisme bahwa jika pertanian menjadi sektor wajib dalam pemerintahan daerah, Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir utama di pasar internasional.
“Hal itu bisa menjadi kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045,” tegasnya.
Tito menambahkan, dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian harus diikuti para kepala daerah. “Saya harapkan seluruh gubernur, bupati, wali kota memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Presiden,” ujarnya. *ant
Komentar