Panglingsir Puri se-Bali Desak Realisasi Bandara Bali Utara

Desakan ini disampaikan pada, Senin (15/9) setelah Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) yang berjumlah 13 raja dari puri-puri seluruh Bali menggelar rapat di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar pada Sabtu (15/9) pagi. 

Pertemuan penting itu mengeluarkan keputusan strategis agar Presiden Prabowo Subianto segera memulai peletakan batu pertama pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. “Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menyatakan komitmennya membangun Bandara Internasional Bali Utara melalui Perpres No. 12/2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang ditandatangani presiden pada 10 Februari 2025 lalu,” ujar Ketua Harian P3SB, Cokorda Gde Putra Nindia. 

Para panglingsir menyatakan bahwa masyarakat adat dan pusat pemerintahan di Bali Utara menanti kepastian waktu. “Kami sudah lelah dengan wacana dan spekulasi. Isi Perpres No 12 Tahun 2025 sudah sangat jelas menetapkan pembangunan proyek pembangunan bandara ini letaknya di kawasan pesisir Kubutambahan, Buleleng,” kata Cok Nindia, Panglingsir Puri Agung Peliatan ini.  Lebih jauh, Cok Nindia memohon agar Presiden segera memenuhi komitmen itu dengan melaksanakan groundbreaking. “Peletakan batu pertama ini agar seluruh lapisan masyarakat tidak terus dibiarkan bertanya, apakah proyek ini benar-benar jalan atau hanya janji politis,” katanya.

Para panglingsir puri yang merupakan para raja dan tokoh adat pewaris kerajaan-kerajaan Bali ini menilai proyek ini mendesak diwujudkan sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan dan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur transportasi udara yang tidak lagi mampu ditampung Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali Selatan.

Menurutnya, lokasi bandara di pesisir Kubutambahan sudah selaras dengan berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No 20/2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 64/2018 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Bandara. Selain itu, kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai peruntukan bandara dalam Perda Provinsi Bali No 18/2009 tentang RTRW yang diperbaharui melalui Perda No 3 Tahun 2020. Menariknya, pembangunan bandara baru ini tidak akan membebani keuangan negara karena seluruh investasinya dibiayai 100 persen oleh investor swasta – di antaranya investor asal China dan Timur Tengah. Model pembiayaan ini diyakini mampu mempercepat pembangunan tanpa menunggu dan mengganggu alokasi APBN.

Para penglingsir mengingatkan bahwa pada 13 Februari 2024 lalu, seluruh 13 raja-raja Bali itu bertemu dengan Prabowo sebagai calon presiden dan ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Mereka diantar oleh Ketua Wantimpres Wiranto dan menerima para raja Bali di Kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo saat jadi capres menyatakan komitmennya untuk mewujudkan bandara internasional baru di Bali Utara sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas Bandara Ngurah Rai sekaligus untuk menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah di Bali.

Pembangunan Bali selama beberapa dekade dinilai terlalu terpusat di wilayah selatan, terutama Denpasar dan Kabupaten Badung. Akibatnya, kawasan selatan mengalami tekanan lingkungan dan sosial yang berat. Salah satu puncaknya terjadi pada 10 September 2025 lalu ketika banjir bandang menerjang Bali Selatan. Bencana alam itu menewaskan belasan orang lebih dari 500 jiwa mengungsi, serta tercatat juga lebih dari 500-an bangunan rusak. Peristiwa itu melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan selatan dan menimbulkan kerugian material hingga ratusan miliar rupiah.

“Ini adalah alarm nyata bahwa kita tidak bisa terus membiarkan ketimpangan pembangunan. Jika satu-satunya pintu masuk internasional ada di selatan, maka seluruh beban lingkungan, ekonomi, dan sosial menumpuk di sana,” ujar Panglingsir Puri Agung Singaraja AA Ngurah Ugrasena. 7 nvi