Dewan Kritik Minimnya Anggaran Jalan
Dorong Pajak Kendaraan untuk Infrastruktur
SINGARAJA, NusaBali - Kondisi jalan di Buleleng masih jadi sorotan. Tercatat sepanjang 200 kilometer jalan rusak tersebar di 9 kecamatan.
Ironisnya, anggaran yang dikelola Dinas PUTR Buleleng tahun 2025 justru menyusut menjadi Rp64 miliar, padahal tahun 2024 lalu sempat mencapai Rp133 miliar.
Melihat minimnya alokasi tersebut, DPRD Buleleng mendesak pemerintah agar lebih serius mengalokasikan dana untuk infrastruktur jalan. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menekankan dana pajak kendaraan bermotor sebaiknya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan.
"Kami minta minimal 50 persen dana pajak kendaraan bermotor dipakai untuk jalan. Ini lebih tepat sasaran, karena masyarakat yang bayar pajak juga yang menggunakan jalan setiap hari," tegas Ngurah Arya dalam rapat Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan TAPD Pemkab Buleleng, Senin (8/9).
Ngurah Arya menyebut dana opsen PKB dan opsen BBNKB nilainya cukup besar. Dengan alokasi yang tepat, ia yakin jalan di Buleleng bisa kembali mulus seperti 10 tahun lalu. Dewan juga meminta perbaikan diprioritaskan di jalur menuju sekolah, pasar, dan objek wisata agar dampak ekonominya lebih terasa.
Sementara itu, Sekda Buleleng, Gede Suyasa, mengaku sepakat dengan usulan dewan. Ia menyebut anggaran untuk PUTR akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2026, dengan fokus utama perbaikan jalan.
"Sumbernya bukan hanya pajak kendaraan, ada juga dana bagi hasil PHR Badung dan Denpasar. Ini sudah kami rancang agar jalan rusak bisa diperbaiki bertahap," jelas birokrat asal Tejakula ini.7 k23
1
Komentar