KPU Bali Jadi Pilot Project Pembangunan Zona Integritas

Penetapan KPU Bali didasarkan pada pemenuhan sejumlah kriteria penting, di antaranya peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang cukup besar, konsistensi menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai. KPU Bali dinilai layak menjadi contoh penerapan Zona Integritas di lingkungan penyelenggara pemilu.

Nah, setelah melalui proses seleksi administrasi, Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB mendatangi langsung Kantor KPU Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, pada Rabu (27/8). TPN melakukan penilaian lapangan terhadap ketersediaan sarana prasarana KPU Bali dalam mendukung pembangunan ZI, sekaligus melakukan wawancara untuk mendalami dokumen pembuktian pelaksanaan ZI.

Tim penilai dari PANRB yang terjun ke Bali yakni Dwi Slamet Riyadi dan Nyoman Bagus Bayu Pradnyana. Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, bersama para anggota KPU Provinsi Bali dan Sekretaris KPU Bali. Hadir juga Anggota KPU RI Iffa Rosita, yang juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor KPU Bali.

Di hadapan TPN, Lidartawan mengatakan bahwa penilaian kali ini merupakan yang kedua bagi KPU Bali. Pihaknya melakukan persiapan lebih matang melalui penerapan enam area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. “Melalui pembangunan Zona Integritas, KPU Bali menargetkan empat capaian utama, yakni terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kemudian tumbuhnya budaya kerja berintegritas dan anti-korupsi di seluruh jajaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepuasan pemangku kepentingan serta penguatan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” beber Lidartawan.

“KPU Bali optimistis langkah ini akan menjadikan lembaga sebagai role model nasional dalam penguatan integritas dan pelayanan publik, sekaligus mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan terpercaya,” imbuh mantan Ketua KPU Bangli dua periode ini.

Sementara Iffa Rosita menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan publik KPU Bali yang dinilai ramah, sigap, serta telah mengadopsi digitalisasi administrasi. Bahkan, sepanjang penyelenggaraan pemilu, KPU Bali tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun laporan masyarakat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Hal ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Bali terhadap integritas, profesionalitas, dan kepatuhan pada regulasi,” ujar Iffa Rosita dalam siaran pers KPU Bali diterima, Rabu.n nat