Sumber Dana Bandara Bali Utara Diragukan
Gubernur Ungkap Belum Ada Koordinasi ke Pemprov
Bandara Bali Utara
Pemprov Bali
PT BIBU
Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan
Muhaimin Iskandar
DENPASAR, NusaBali - Proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan proyek strategis nasional itu telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi bergulirnya kembali rencana proyek bandara ini, Gubernur Bali Wayan Koster mempertanyakan sumber pendanaan mega proyek ini.
“Oh PT BIBU mau membangun, dari mana uangnya?” tanya Koster ditemui usai rapat paripurna ke-20 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/6) sore. Saat dimintai tanggapan soal proyek bandara yang rencananya berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng itu, Koster menegaskan hingga kini belum ada rapat koordinasi lebih jauh dengan internal Pemerintah Provinsi Bali.
“Nggak ada. Belum-belum ada,” tambah Gubernur Bali dua periode ini. Meski begitu, pihaknya menghormati rencana pembangunan yang digagas pemerintah pusat, namun Koster menilai belum ada kejelasan menyangkut fasilitas pendukung bandara, seperti aksesibilitas jalan dan kesiapan infrastruktur lainnya. “Kalau soal wacana kan dari dulu juga sudah ada. Tapi kalau pemerintah pusat memang ingin membangun, tentu saja kita akan mengikuti kebijakan itu. Tapi yang belum terang sekarang kan fasilitas pendukungnya belum ada,” tutur Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Berbeda dengan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Bali dari Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyambut baik rencana pembangunan tersebut. “Kalau kami dari Buleleng tentu sangat berharap bandara ini jadi. Dan itu setelah keluar Perpres kan ada dinamika. Ya mudah-mudahan dengan adanya bandara baru, harapan kami anak-anak kami nanti tak perlu lagi ke luar daerah untuk mencari kerja,” kata politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini. Ia mengakui bahwa akses jalan ke wilayah bandara masih menjadi persoalan utama.
“Itu yang harus dibenahi. Di Perpres sudah disebutkan soal jalur Ubud–Buleleng. Jadi pasti nanti dibuat jalur ke sana,” katanya. Namun ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendukung realisasi proyek ini. “Sekarang memang belum layak, tapi harus direncanakan agar jalan lebih mumpuni untuk bisa sampai menuju bandara. Itu pasti dikerjakan,” tambahnya. Ketika ditanya bandara itu akan dibangun di darat atau di laut, Politisi senior Golkar ini mengatakan tidak masalah dibuat di mana saja yang terpenting rencana ini benar-benar bisa terwujud. “Ya yang penting ada bandara (baru) deh, kan banyak lapangan kerja nanti terbuka, ekonomi bergerak, iya kan. Kan nanti masalah kita infrastruktur juga berkembang,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan (Menko PM dan PP) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang berlokasi di Kabupaten Buleleng sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto untuk direalisasikan. Proyek strategis nasional ini dikatakannya sedang menunggu penetapan lokasi (Penlok) sebelum dilakukan groundbreaking. Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditemui usai menerima pin tanda kehormatan dari Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Kamis (26/6) sore lalu. Menurut Cak Imin, tahapannya tinggal menunggu proses di beberapa administrasi saja. Presiden sudah memberi restu dan perangkat teknis sudah disiapkan. "Kita akan terus berusaha agar semua proses segera terwujud,” ujarnya.
Sedangkan Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo menegaskan pihaknya optimistis pembangunan fisik bandara akan dimulai tahun ini. Tinggal tunggu waktu saja, mungkin hitungan bulan. Tinggal menunggu pengumuman kapan groundbreaking. Penlok (penetapan lokasi) juga sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Erwanto memastikan proyek ini berjalan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana sebesar USD 3 miliar telah disiapkan melalui kerja sama investasi dengan perusahaan asal China. Dana tersebut tidak hanya untuk pembangunan bandara, tetapi juga pembangunan akses jalan tol dan kawasan penunjang lainnya seperti aerocity dan aerotropolis. “Kini tidak ada kendala lagi. Semua sudah on track. Bandara ini harus jadi. Itu pesan beliau (Presiden Prabowo). Perpres Nomor 12 Tahun 2025 juga sudah turun. Jadi semua terintegrasi,” tegasnya. 7 t
Komentar