nusabali

Disoroti, Jalur Domisili SPMB SMA/SMK

  • www.nusabali.com-disoroti-jalur-domisili-spmb-smasmk

Jangan sampai yang rumahnya dekat tidak diterima hanya karena nilainya kalah.

TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan mengkritisi kebijakan jalur domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang SMA/SMK Jalur ini mewajibkan calon siswa melampirkan nilai rapor dari semester satu hingga lima.
 
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menyebutkan syarat tersebut berpotensi tumpang tindih dengan jalur akademik yang juga menggunakan nilai rapor sebagai dasar seleksi. Dia khawatir, siswa yang berdomisili dekat sekolah justru tersingkir karena nilai rapor di bawah rata-rata. “Jangan sampai yang rumahnya dekat tidak diterima hanya karena nilainya kalah,” ujar Wastana, Selasa (17/6). 
 
Dia menyebutkan persoalan itu muncul usai pihaknya rapat bersama Balai Mutu Pendidikan Provinsi Bali dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Tabanan. Wastana meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Bali melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan tersebut. Sebab, kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi.
 
Menurutnya, aturan ini tidak berlaku pada jenjang SD ke SMP. “Ini hanya diberlakukan untuk SMA dan SMK. Kalau SD ke SMP masih seperti sebelumnya,” jelas politisi asal Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan itu.
 
Dia juga menyoroti keterbatasan jumlah SMA/SMK di Tabanan yang berpotensi menyulitkan siswa dalam proses seleksi, meskipun diberikan kesempatan mendaftar ke tiga sekolah. “Kalau tidak diterima di tiga-tiganya, ke mana mereka harus pergi? SMA swasta juga sangat terbatas,” katanya.
 
Tak hanya itu, Wastana turut menyinggung masalah lain yang mungkin timbul, seperti siswa dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memberikan subsidi jika mereka harus bersekolah di swasta.
 
Komisi IV pun berkomitmen mengawal isu ini. Wastana menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dinas Pendidikan Bali, bahkan hingga ke Gubernur Bali agar mendapat perhatian serius. “Kami ingin ini dikaji lebih matang,” tandasnya.7 des

Komentar