Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan Gelar FGD Bahas Isu Pariwisata
MANGUPURA, NusaBali - Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) di wantilan kantor ITDC Kawasan The Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung pada Senin (9/6) pagi.
Mengusung tema ‘Pariwisata Inklusif Berbasis Kerakyatan dan Berkualitas’, forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur dari pelaku pariwisata, tokoh adat, hingga akademi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Badung, membahas isu pariwisata terkini.
Narasumber kredibel dibidangnya turut dihadirkan seperti Prof Dr I Nengah Dasi Astawa, Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, serta General Manager ITDC The Nusa Dua Made Agus Dwiatmika. Berbagai masukan disampaikan dalam forum ini, mulai dari permasalahan terkini di Kuta Selatan seperti kemacetan, permasalahan sampah, keamanan, penerangan jalan hingga tantangan menjaga kualitas layanan pariwisata. Diskusi pun berjalan penuh antusias. Bahkan waktu yang tersedia tidak cukup untuk menampung seluruh aspirasi peserta.
Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta mengapresiasi seluruh peserta forum yang terlibat. Berkat partisipasi yang aktif dari semua pihak, forum tersebut pun menghasilkan beberapa poin yang nantinya akan dibahas secara internal. “Dalam diskusi, ada berbagai masukan yang kami terima. Dari masukan tersebut nantinya akan muncul strategi atau cara yang mungkin dikembangkan untuk diterapkan guna menjaga iklim pariwisata berkualitas,” ujar Gede Arta ditemui setelah acara pada Senin siang.
Disinggung apakah agenda ini akan kembali terlaksana, Gede Arta mengungkapkan rencana ke depan sangat memungkinkan dilaksanakan sebagai agenda rutin. “Mungkin nanti tempatnya berpindah-pindah, sebagai strategi kami dalam meningkatkan antusiasme peserta untuk hadir,” tambahnya.
Dukungan pun mengalir dari berbagai tokoh masyarakat yang hadir. Salah satu tokoh masyarakat asal Nusa Dua, I Made Sudarsa alias Dator menyebut inisiatif Camat Kuta Selatan ini sebagai langkah maju dalam menata pariwisata daerah. Dia bahkan mengusulkan agar FGD ini digelar secara rutin setiap tiga atau enam bulan sekali.
“FGD seperti ini sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tapi agar lebih efektif, ke depan perlu hadir juga dinas terkait yang bisa langsung merespons pertanyaan,” katanya.
Selaras dengan hal itu, I Ketut Tama Tenaya seorang tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Provinsi Bali, melihat tema yang diangkat layak dibahas di lingkup kabupaten atau provinsi. Dia menekankan FGD semacam ini bisa menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program ‘Bali 100 Tahun ke Depan’. “Pariwisata harus berkelanjutan, ini bukan pilihan tapi keharusan. Forum seperti ini adalah salah satu cara kita merumuskan langkah bersama,” kata dia. 7 ol3
Komentar