Musda Golkar Bali Makin Molor

Ketua OC (Organizing Committee) Musda Golkar Bali 2025, Komang Suarsana dihubungi NusaBali, Selasa (9/6) mengatakan Golkar Bali menunggu arahan DPP Golkar. Suarsana mengatakan, molornya pelaksanaan Musda Golkar Bali tidak akan terpengaruh dengan konsolidasi mesin partai di bawah. Sebab kegiatan tetap berjalan di kabupaten/kota. “Nggak pengaruh, karena konsolidasi dan kegiatan partai tetap jalan. Kemarin kita pendidikan politik di kabupaten, artinya Musda Golkar Bali nggak ada kaitan dengan kegiatan dan mesin partai. Semuanya berjalan dan itu rutin,” ujar Suarsana.

Politisi senior Golkar yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Bali ini menambahkan untuk penuntasan Musda Golkar di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, DPP Golkar memberikan batas waktu hingga Desember 2025 mendatang. “Sesuai dengan Juklak Nomor 02 tahun 2025, untuk pelaksanaan Musda Golkar di provinsi dan kabupaten/kota harus sudah tuntas paling lambat Desember tahun 2025. Jadi masih panjang waktunya. Kita optimis akan tuntas sebelum Desember 2025,” kata Suarsana.

“Pokoknya kami menunggu arahan saja, kapan turun surat dari DPP Golkar, saat itu kami laksanakan Musda Golkar di Bali. Kan kepanitiaan Musda sudah ada, tempat sudah disiapkan, kami tinggal melaksanakan perintah saja,” tegas mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali ini. Suarsana menepis bahwa Musda Golkar Bali mundur gara-gara masih ada pertarungan alot antara kandidat incumbent yang juga Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry dengan sang penantangnya, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. “Tidak ada kaitannya dengan kontestasi calon Ketua DPD. Kan masing-masing kandidat punya strategi dalam mendulang dukungan. Jadwal Musda Golkar Bali ini murni urusan jadwal Ketua Umum,” pungkasnya.

Sementara SC (Steering Committee) Musda Golkar Bali, Dewa Made Suamba Negara secara terpisah mengatakan, jadwal Musda Golkar Bali tetap mengikuti agenda Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang notabene Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Karena keinginan Pak Ketua Umum DPP Golkar bisa hadir langsung di daerah, jadinya kami di daerah harus menyesuaikan jadwal beliau. Ketua Umum kami kan seorang Menteri, jadi beliau punya jadwal yang padat,” ujar Suamba Negara.   

Suamba Negara mengatakan, masih banyak DPD I Golkar Provinsi yang belum tuntas melaksanakan Musda karena menunggu jadwal DPP. “Kan Juklak DPP Golkar menargetkan Musda Provinsi se Indonesia selesai paling lambat Desember 2025. Masih banyak provinsi yang belum Musda. Tidak hanya Bali saja,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali periode 2004-2009 ini. Ditegaskan Suamba Negara, mundurnya jadwal Musda Golkar Bali tidak akan berdampak dengan konsolidasi partai berlambang Pohon Beringin tersebut. Karena kegiatan di internal tetap berjalan. 

“DPP memberikan batas waktu Desember 2025, sebelum Desember kami yakin sudah pasti tuntas. Begitu Musda di Provinsi Bali selesai, langsung lanjut ke kabupaten/kota,” imbuh politisi senior asal Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini. Terpisah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan DPP Golkar masih mencari waktu yang pas untuk bisa menggelar Musda di seluruh Indonesia, termasuk di Bali agar dapat dihadiri oleh Ketum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. "Sampai saat ini baru empat provinsi yang telah menjalankan Musda. Seminggu atau dua minggu, mulai akan ada lagi jadwal Musda di seluruh Indonesia sehingga sekarang belum ada penentuan tanggal berapa mengenai Musda, termasuk di Bali," ujar Ahmad Doli melalui telepon kepada NusaBali, Senin malam kemarin.

Menurut Ahmad Doli, Musda akan disesuaikan dengan waktu Ketum DPP Golkar agar bisa hadir secara langsung. "Jadi, persiapkan saja. Saat ini, belum ada waktu yang pas," ucap pria yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini. Dengan belum ditentukannya tanggal berapa Musda Partai Golkar di Bali, posisi Ketua DPD I Golkar Bali masih tetap dipegang oleh I Nyoman Sugawa Korry. Hal ini, berdasarkan Juklak mengenai Musda Partai Golkar. Di mana dijelaskan, Musda di tingkat provinsi atau kabupaten/kota paling lambat dilaksanakan Desember 2025. Untuk itu, ketua yang masa tugasnya telah berakhir tetap memegang jabatan sebagai ketua sampai Musda berlangsung, sehingga DPP tidak menunjuk Plt Ketua. 

DPP Partai Golkar pun telah menerbitkan surat sebagai tindak lanjut dari Juklak tentang Musda tersebut. Surat dikeluarkan setelah Rakernas Partai Golkar pada bulan Februari 2025 lalu. "Dalam Rakernas juga disepakati, bahwa Musda mulai berlangsung bulan Mei atau setelah Lebaran," kata Ahmad Doli. Mengenai siapa kelak yang akan menjadi Ketua Golkar Bali, apakah DPP sudah merestui seseorang.

Ahmad Doli menjelaskan, Musda diselenggarakan provinsi, pesertanya dari kabupaten/kota, bukan dari DPP dan bukan DPP pula yang memilih. Dia menegaskan, mengenai Ketua Golkar Bali, DPP menyerahkan sepenuhnya kepada stakeholder yang memiliki hak suara di sana. "Karena tradisi Golkar adalah mengembangkan demokrasi. Jadi, siapa yang dikehendaki oleh stakeholder maupun Golkar di Bali, silakan dipilih. Mereka bisa memilih siapa yang terbaik untuk menjadi Ketua Golkar Bali," imbuh Ahmad Doli.

Namun, Ahmad Doli menekankan, ia ingin yang terpilih nantinya adalah sosok yang bisa mengangkat semangat baru untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Bali. Pria yang menjabat Wakil Ketua Baleg DPR RI ini menyatakan, Golkar Bali saat ini mengalami penurunan. Dahulu, ada dua Anggota DPR RI dari dapil Bali. Di periode 2024-2029 turun menjadi satu orang. "Kami berharap, Musda di Bali nanti menjadi momentum konsolidasi, menyatukan dan merapatkan barisan," papar Ahmad Doli. Tak ketinggalan, lanjut Ahmad Doli, menghilangkan perbedaan yang dapat merugikan Partai Golkar. Sebab, ke depan Partai Golkar ingin mendapatkan kembali kursi yang pernah diraih sebelumnya. 7 nat, k22