Kisruh di Taekwondo, DPRD Bali Evaluasi Bantuan Keuangan ke KONI
DPRD Bali bakal melakukan evaluasi terhadap bantuan keuangan dari APBD Bali kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali.
DENPASAR, NusaBali
Pernyataan itu mengemuka menyikapi kisruh di Taekwondo Indonesia (TI) Bali yang berdampak pada atlet. Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi anggaran, I Ketut Suwandhi, saat pertemuan dengan perwakilan LSM Solidaritas Masyarakat Lawan Kejahatan (Sorak) Anak Indonesia di Gedung DPRD Bali, Senin (18/9), mengatakan, kalau persoalan skorsing tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah anggaran APBD Bali untuk KONI Bali akan dievaluasi.
Pertemuan kemarin dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta, dihadiri anggota Komisi II Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, dan sejumlah anggota. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar 1,5 jam itu diungkap indikasi skorsing karena dipicu masalah pribadi. Tetapi anak-anak jadi korbannya. Sementara KONI sebagai induk organisasi seluruh cabang olahraga dinilai tak bisa selesaikan masalahnya.
Suwandhi yang berasal dari Dapil Denpasar, mengatakan, pihaknya akan usulkan kepada pimpinan DPRD Bali supaya KONI Bali dipanggil. KONI Denpasar juga dipanggil. Termasuk TI (Taekwondo Indonesia) Bali juga dihadirkan.
“Kalau persoalan ini juga tidak bisa diselesaikan, maka kita bisa evaluasi bantuan anggaran kepada KONI Bali. Kita sayangkan persoalan ini terjadi dan menimpa atlet yang merupakan anak-anak,” ujar politisi Golkar asal Denpasar, ini.
Ketua Komisi IV Nyoman Parta mengatakan surat rekomendasi DPRD Bali sudah dikeluarkan supaya skorsing terhadap atlet TI Denpasar dicabut oleh TI Bali. Namun rekomendasi DPRD Bali sangat minim dampaknya. “Tidak ada hasil signifikan. Kita berhadapan dengan orang yang sikapnya susah kita jelaskan. Tahapan Porprov berjalan, anak-anak tidak bisa ikut (bertanding). Taekwondo yang konflik provinsi dengan Denpasar. Konflik orang dewasa yang korbankan anak-anak. Kita berharap segera selesai,” kata politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ini.
Anggota Komisi II DPRD Bali dari Dapil Denpasar Anak Agung Ngurah Adhi mengatakan rekomendasi dewan sudah tidak dianggap oleh TI Bali. Sehingga sudah tidak perlu panggil KONI dan Pemkot Denpasar. “Menurut saya tidak perlu panggil para pihak tersebut. Karena rekomendasi dewan tidak dianggap. Ya anggaran yang diberikan setiap tahun bisa dievaluasi,” tandas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar, ini.
Koordinator Sorak Anak Indonesia I Made Somya Putra mengatakan skorsing awalnya 7 orang, namun belakangan bertambah banyak. “Kami minta supaya anak-anak yang jadi korban skorsing bisa diperjuangkan dan persoalan ini diselesaikan. Karena ini menyangkut kekerasan terhadap hak- hak anak,” ucap Somya Putra.
Dikonfirmasi terpisah, Ketum KONI Bali Ketut Suwandi, mengatakan akan memulai dari awal lagi dengan KONI Denpasar karena kunci permasalahan ada di TI Denpasar. Apalagi ini sudah melebar ke mana-mana, hanya bisa diselesaikan dengan asas kekeluargaan. Bukan lagi masalah AD/ART, tapi dengan maksud persaudaraan dan saling memiliki.
“KONI Denpasar harus lebih proaktif, kan semua atlet, pelatih Denpasar, dojo Denpasar, pengurus TI Denpasar. Jadi saran saya kalau Denpasar bisa solid semua, saya yakin pasti aman. Dan, KONI Bali akan dukung mulai dari bawah lagi,” tegas Suwandi.
Untuk itu, KONI akan berusaha kembali untuk melakukan mediasi. “Soal dewan, kami harus komunikasikan dengan dewan tentang kepentingan yang lebih luas demi pembangunan Bali. Kami yakin bapak-bapak di dewan memahami tentang KONI Bali,” kata Suwandi. *nat, dek
Pertemuan kemarin dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta, dihadiri anggota Komisi II Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, dan sejumlah anggota. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar 1,5 jam itu diungkap indikasi skorsing karena dipicu masalah pribadi. Tetapi anak-anak jadi korbannya. Sementara KONI sebagai induk organisasi seluruh cabang olahraga dinilai tak bisa selesaikan masalahnya.
Suwandhi yang berasal dari Dapil Denpasar, mengatakan, pihaknya akan usulkan kepada pimpinan DPRD Bali supaya KONI Bali dipanggil. KONI Denpasar juga dipanggil. Termasuk TI (Taekwondo Indonesia) Bali juga dihadirkan.
“Kalau persoalan ini juga tidak bisa diselesaikan, maka kita bisa evaluasi bantuan anggaran kepada KONI Bali. Kita sayangkan persoalan ini terjadi dan menimpa atlet yang merupakan anak-anak,” ujar politisi Golkar asal Denpasar, ini.
Ketua Komisi IV Nyoman Parta mengatakan surat rekomendasi DPRD Bali sudah dikeluarkan supaya skorsing terhadap atlet TI Denpasar dicabut oleh TI Bali. Namun rekomendasi DPRD Bali sangat minim dampaknya. “Tidak ada hasil signifikan. Kita berhadapan dengan orang yang sikapnya susah kita jelaskan. Tahapan Porprov berjalan, anak-anak tidak bisa ikut (bertanding). Taekwondo yang konflik provinsi dengan Denpasar. Konflik orang dewasa yang korbankan anak-anak. Kita berharap segera selesai,” kata politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ini.
Anggota Komisi II DPRD Bali dari Dapil Denpasar Anak Agung Ngurah Adhi mengatakan rekomendasi dewan sudah tidak dianggap oleh TI Bali. Sehingga sudah tidak perlu panggil KONI dan Pemkot Denpasar. “Menurut saya tidak perlu panggil para pihak tersebut. Karena rekomendasi dewan tidak dianggap. Ya anggaran yang diberikan setiap tahun bisa dievaluasi,” tandas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar, ini.
Koordinator Sorak Anak Indonesia I Made Somya Putra mengatakan skorsing awalnya 7 orang, namun belakangan bertambah banyak. “Kami minta supaya anak-anak yang jadi korban skorsing bisa diperjuangkan dan persoalan ini diselesaikan. Karena ini menyangkut kekerasan terhadap hak- hak anak,” ucap Somya Putra.
Dikonfirmasi terpisah, Ketum KONI Bali Ketut Suwandi, mengatakan akan memulai dari awal lagi dengan KONI Denpasar karena kunci permasalahan ada di TI Denpasar. Apalagi ini sudah melebar ke mana-mana, hanya bisa diselesaikan dengan asas kekeluargaan. Bukan lagi masalah AD/ART, tapi dengan maksud persaudaraan dan saling memiliki.
“KONI Denpasar harus lebih proaktif, kan semua atlet, pelatih Denpasar, dojo Denpasar, pengurus TI Denpasar. Jadi saran saya kalau Denpasar bisa solid semua, saya yakin pasti aman. Dan, KONI Bali akan dukung mulai dari bawah lagi,” tegas Suwandi.
Untuk itu, KONI akan berusaha kembali untuk melakukan mediasi. “Soal dewan, kami harus komunikasikan dengan dewan tentang kepentingan yang lebih luas demi pembangunan Bali. Kami yakin bapak-bapak di dewan memahami tentang KONI Bali,” kata Suwandi. *nat, dek
Komentar