nusabali

Petugas Damkar Tabanan Krisis Pakaian Operasional

  • www.nusabali.com-petugas-damkar-tabanan-krisis-pakaian-operasional

TABANAN, NusaBali - Petugas Pemadam Kebakaran (damkar) di Kabupaten Tabanan minim prasarana. Di tengah tugasnya beresiko, baju pemadam kebakaran yang digunakan untuk ke lapangan hanya tersedia empat unit. Padahal saat terjadi peristiwa kebakaran anggota turun sampai 25 orang.

Minimnya sarana prasarana itu terungkap saat Komisi I DPRD Tabanan melaksanakan kunjungan kerja di Kantor Satpol PP Tabanan pada Selasa (18/3). Menurut Kepala Satpol PP Tabanan Gede Sukanada sarana prasarana sangat dibutuhkan karena bagian dari perlindungan diri. "Kamu sekarang hanya punya empat baju pemadam kebakaran," ujarnya.
 
Tak hanya itu dalam operasional khususnya angkutan truk, Satpol PP Tabanan pun mengungkapkan hanya memiliki satu unit. Sedangkan untuk keperluan tugas sering kali kekurangan apalagi saat ini Satpol PP berperang dengan anak punk yang sulit diamankan. "Kami mohon kekurangan kami bisa bisa diakomodir," ujarnya.
 
Guna nengakomodir keluhan dari Satpol PP Tabanan, Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menegaskan dipastikan akan dikoordinasikan untuk mendukung kegiatan pelayanan di Satpol PP Tabanan. "Pasti kami akan mengakomodir. Terutama dalam pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)," jelasnya.
 
Sebab, menurut dia, begitu UPTD dibentuk otomatis akan adanya penambahan sarana dan prasarana. "Nah sekarang dalam pembentukan UPTD ini kami akan kaji dulu bersama dengan bidang hukum. Kalaupun nanti tidak bisa dibentuk UPTD bisa dibentuk BKO (Bawah Kendali Operasi) seperti Badung," tegasnya.
 
Omardani menambahkan usulan pembentukan UPTD ini untuk memudahkan kerja petugas di Satpol PP terutama dibagian pemadam kebakaran. Karena saat ini ketika ada peristiwa kebakaran di Pupuan ataupun di Baturiti reaksi cepatnya terkendala oleh jarak.
 
"Dari kota ke Pupuan, atau pun ke Baturiti sampai 1 jam, nah harusnya 15 menit sampai untuk penanganan kebakaran. Sehingga pembentukan UPTD ini harus segera dikoordinasikan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat," tandas politisi PDIP asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini. 7des

Komentar