Megawati Tak Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah dalam konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2) malam. Turut mendampingi Basarah dalam konferensi pers ini Juru Bicara PDIP Ronny Talapessy, Wasekjen Adian Napitupulu, Andreas Hugo Pareira, dan Guntur Romli.

Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP. "Perlu kami tegaskan, bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," ujar Basarah. 

Basarah menyampaikan, bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing dan langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi. 

"Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan," kata Basarah. PDIP juga menegaskan, bahwa sistem desentralisasi dalam pemerintahan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, para kepala daerah dari PDIP diinstruksikan untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat tanpa mengabaikan kebutuhan spesifik di daerah masing-masing. Terkait kepala daerah PDIP yang telah mengikuti retret di Magelang, Basarah menyatakan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025. Namun, PDIP memberikan sorotan terhadap surat edaran tersebut, di mana kenyataannya kegiatan itu bernama "Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

"Jadi, kalian bisa lihat, kalau berdasarkan Surat Edaran Menteri tanggal 11 Februari 2025 tersebut, nomenklatur kegiatan retret tersebut sebenarnya bernama Kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tetapi di publik, di pers, kita populer memberi nama kegiatan itu dengan nama kegiatan retret. Tetapi setelah kami periksa Surat Edarannya, nama atau nomenklatur kegiatan tersebut adalah Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025," kata Basarah.

Selain itu, lanjut Basarah, surat tersebut menyebutkan bahwa kepala daerah yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah.

Berdasarkan instruksi Megawati, PDIP memberikan beberapa arahan terkait retret. Pertama, kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

Kedua, kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua. Ketiga, jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retreat, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah. Keempat, kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

Kelima, wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara. Ahmad Basarah juga menyebut Pramono Anung, ditunjuk Megawati sebagai Koordinator Kepala Daerah PDIP. Pramono telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam retret tersebut. "Kehadiran Pramono Anung dan kepala daerah PDIP lainnya dalam retret ini sudah diketahui oleh Ketua Umum dan pengurus DPP PDIP," jelasnya. Terakhir, kata Basarah, para Kepala Daerah dari PDIP lainnya juga terus menerus melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan hingga hari ini. 

Ahmad Basarah juga menegaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi politik terkini. Basarah mengungkapkan, dirinya membangun komunikasi langsung dengan Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Muzani, kata Basarah, menegaskan bahwa hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati tetap baik-baik saja. Hal itu disampaikan Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal hubungan Megawati dengan Prabowo paska sejumlah kepala daerah dari PDIP menunda mengikuti retret. “Saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa harian lalu,” kata Basarah.

“Bahwa Pak Muzani mengatakan, sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Muzani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja,” sambung Basarah. 7 k22