Golkar Tak ‘Oposisi’ di Badung

Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Suyasa menyebutkan, Partai Golkar melalui Fraksi Golkar di DPRD Badung akan tetap kritis, namun solutif dan konstruktif dalam menjalankan fungsi legislatif.

“Biarkan kepala daerah terpilih mewujudkan visi misi. Kepala daerah kan ada janji-janji kampanye untuk rakyat, berikan kesempatan melaksanakan program yang dulu disodorkan ke masyarakat saat kampanye,” ujar Suyasa, Kamis (20/2).

Suyasa mengatakan, dalam tata pemerintahan di daerah, tidak ada istilah ‘oposisi’. Karena eksekutif dan legislatif di daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Berbeda dengan DPR RI yang merupakan lembaga tinggi negara. Sepanjang program kepala daerah itu untuk rakyat, kata Suyasa, maka harus didukung.  “Sebagai bagian dari kandidat calon yang pernah berkontestasi di Pilkada Badung kita menghormati hasil kontestasi dan pilihan rakyat. 11 Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung dalam pemerintahan tetap akan kritis, konstruktif dan solutif. Baik dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kalau baik didukung, kalua nggak pro rakyat kami kritisi,” ujar politisi asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ini. 

Suyasa menyebutkan, fungsi pengawasan akan menjadi fokus jajaran Fraksi Golkar Badung. Terutama dalam penggunaan anggaran daerah. Pengalaman Suyasa saat menjadi Wakil Ketua DPRD Badung 2019-2024, eksekutif khususnya OPD terlalu percaya diri dengan target PAD. “Bagi kami APBD adalah sebuah produk yang tertuang dalam peraturan daerah, dirancang bersama-sama eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Selama ini, kata dia, target pendapatan sering diasumsikan tinggi, dan tidak tercapai. Sehingga banyak program tereliminasi. “Karena kepentingan politik bansos/hibah sering malah jadi prioritas. Dampaknya, program Pendidikan yang harusnya 20 persen dipangkas, program Kesehatan dipangkas. Ke depan kita berharap anggaran itu benar-benar proporsional,” pungkas Suyasa.n nat