Tak Terjun ke Politik, Pilih Pulang Kampung Setelah Pensiun

Dia pun mulai bersiap-siap untuk menuntaskan tugasnya di Buleleng. Lihadnyana mengaku sudah seminggu terakhir meninggalkan rumah jabatan Bupati Buleleng. Dia memilih untuk Pulang Pergi (PP) ngantor dari kampung halaman di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ke Kantor Bupati Buleleng di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.

Lihadnyana yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali ini adalah Pj Bupati terlama di Bali dengan lama menjabat 2,5 tahun. 

Lihadnyana mendapatkan SK Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sejak Agustus 2022 lalu. Saat itu masa jabatan Bupati Putu Agus Suradnyana dengan Wakil Bupati Nyoman Sutjidra berakhir. Lalu pada Agustus 2024 lalu, jabatan Lihadnyana kembali diperpanjang Mendagri sampai Bupati-Wakil Bupati hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik. Rencananya seluruh Bupati-Wakil Bupati terpilih akan dilantik serentak se-Indonesia pada 20 Februari ini. “Saya sudah ngajag (PP) sejak seminggu terakhir dari rumah di Kekeran, nyetir sendiri. Barang-barang saya sudah tidak ada lagi di rumah jabatan. Tidak ada bawa barang banyak juga, hanya dua dus,” kata Lihadnyana saat bersilaturahmi dengan wartawan di Buleleng, Kamis (13/2) malam.

Dia mengaku meninggalkan rumah jabatan lebih awal, karena ada perbaikan ringan dan persiapan untuk ditempati pejabat baru saat dilantik nanti. Meskipun dia masih memiliki hak untuk menempati rumah jabatan sampai ada pelantikan resmi. Pria Kelahiran Buleleng 1 Juni 1965 ini pun mengaku setelah menuntaskan tugas memimpin Buleleng akan kembali menjadi Aparatur Sipil negara (ASN) Pemprov Bali. Lihadnyana masih akan menjabat sebagai Kepala BKPSDM Bali sampai masa pensiunnya tiba pada 1 Juni 2025 ini.

Lihadnyana pun langsung menegaskan, setelah pensiun nanti dia tidak akan terjun ke politik, seperti mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau Bupati pada Pilkada 2029 mendatang. Dia mengaku akan menikmati masa pensiunnya dengan hari tua yang disibukkan dengan kegiatan adat dan budaya di kampung halaman. “Saya dari awal sudah katakan tidak akan jadi DPR, nyalon bupati. Saya setelah habis masa tugas dapat pensiunan cukuplah untuk Surya Sewana (ritual pagi yang dilakukan Pandita),” imbuh Lihadnyana.

Selama 2,5 tahun memimpin Buleleng, Lihadnyana mengaku banyak kenangan dan pelajaran yang didapatkannya. Dia pun mengakui ukuran kegembiraan dan kepuasannya memimpin Buleleng adalah diterima seluruh lapisan masyarakat yang sangat egaliter. Karakteristik masyarakat Buleleng tersebut menurutnya hanya perlu satu kunci, yakni komunikasi dan komitmen. Masyarakat Buleleng sangat peka dengan janji dan kata yang diungkapkan dan wajib ditepati.

Selama menjabat 2,5 tahun di Buleleng Lihadnyana mengakui menghadapi sejumlah dinamika. Terutama soal kebijakan prinsipil yang diambilnya, yakni efisiensi anggaran di beberapa program kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti pemangkasan perjalanan dinas, pengalihan perjalanan bisnis dengan perjalanan ekonomi biasa termasuk memangkas biaya operasional untuk dirinya sendiri.

“Saya menilai operasional kepala daerah terlalu tinggi sehingga saya pangkas betul. Anggaran pakaian kepala daerah itu Rp 257 juta saya coret, perjalanan kelas bisnis juga pakai ekonomi biasa. Makan malam saya juga lebih sering makan soto dan nasi jinggo, karena saya biasa sederhana dari kecil. Saya paling tidak suka protokoler karena itu pemborosan,” papar dia.

Terobosan yang dilakukannya pun diharapkan dapat mengajak seluruh ASN di Buleleng menjadi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat. Hasil efisiensi anggaran kemudian dialihkan ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak hingga pembangunan jembatan.

Siapa sangka kebijakannya yang sangat prinsipil, malah disusul dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan penggunaan anggaran. Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan, pejabat di Buleleng diharapkan sudah menyesuaikan diri dengan pemberlakuan Inpres ini. “Yang saya yakini selaku pejabat tidak hanya mengisi kekosongan. Saya ingat pesan pak Mendagri dan Presiden waktu saya dipanggil ke Jakarta, yang mengatakan seorang kepala daerah dari birokrasi harus mampu mewujudkan sistem pembangunan di manapun mereka ditugaskan,” papar Lihadnyana. Dia pun berharap Bupati-Wakil Bupati Buleleng terpilih yang sudah berpengalaman di pemerintahan dapat membawa Buleleng menjadi lebih maju. 

Menurutnya pengalaman Bupati terpilih Nyoman Sutjidra yang sebelumnya 10 tahun menjadi Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2022 dan Wakil Bupati Gede Supriatna dua kali menjabat Ketua DPRD Buleleng, membuatnya optimis Buleleng akan maju dan berkembang ke depan. 7 k23