nusabali

Wartawan Parlemen Bedah Isu Kebijakan Publik

Hadirkan DPR RI, DPD RI hingga Kementerian BUMN

  • www.nusabali.com-wartawan-parlemen-bedah-isu-kebijakan-publik

JAKARTA, NusaBali - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Kesetjenan DPR RI menggelar seminar nasional di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (13/2). Acara yang salah satunya membedah kebijakan public, menghadirkan berbagai narasumber dari DPR RI, DPD RI, Kementerian BUMN, serta akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus.

Ketua KWP, Ariawan membuka acara dengan tema ‘Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian  Nasional’ menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan pengembangan dari diskusi rutin yang biasanya diadakan pada hari Selasa dan Kamis. “Biasanya diskusi hanya diikuti oleh rekan-rekan wartawan. Kali ini, kami ingin memperluas cakupan dengan menghadirkan mahasiswa agar lebih banyak yang mendapatkan edukasi terkait isu-isu parlemen dan kebijakan publik,” ujar Ariawan. Ariawan berharap seminar ini menjadi awal dari serangkaian diskusi nasional yang lebih inklusif dan melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya terbatas pada lingkungan parlemen tetapi juga masyarakat luas.

“Harapannya, kegiatan ini tidak hanya sekali, tetapi akan dilakukan secara berkala dan semakin sering ke depannya,” kata Ariawan.  Sejumlah tokoh turut hadir dalam seminar ini, baik secara langsung maupun virtual. Hadir secara virtual Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal atau Kang Cucun, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dr.Ir. Herman Khairon dan dari Fraksi Golkar Firnando Hadityo Ganinduto.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir yang tengah menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR RI diwakili oleh Deputi SDM Kementerian BUMN, Tedi Barata. Hadir pula anggota DPD RI, Badikenita Boru Sitepu. Dari internal DPR RI, Kepala Biro Pemberitaan DPR RI, Indra Pahlevi dan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim.

Anggota DPD RI Badikenita Boru Sitepu menyatakan, transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penting dilakukan  dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, saat ini perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada investasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang sekitar 70 % dari pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, lanjut Senator asal Sumatera Utara (Sumut) ini, investasi skala besar, termasuk peran BUMN, masih terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi BUMN melalui restrukturisasi dan efisiensi sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak.

Badikenita juga menyoroti dampak globalisasi yang semakin menekan daya saing industri dalam negeri. Produk impor yang membanjiri pasar domestik menjadi tantangan besar bagi sektor manufaktur dan BUMN yang bergerak di bidang produksi. Untuk itu, ia menekankan perlunya peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen barang jadi dengan daya saing tinggi di pasar global. 

“Transformasi BUMN harus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan strategi yang tepat, BUMN bisa menjadi pilar fundamental perekonomian nasional,” imbuh perempuan yang juga menjabat Ketua Komite II DPD RI ini. Sebagai langkah konkret, Badikenita merekomendasikan percepatan adopsi teknologi digital dalam operasional BUMN, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel. “Disamping itu, Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN agar lebih berdampak langsung pada masyarakat sekitar,” tegasnya.k22

Komentar