Bonus PON Dicairkan Bulan Ini
Untuk bonus atlet dilakukan bulan ini (Februari). Ini juga sudah sesuai dengan janji Pemprov dulu. Jadi kita tunggu koordinasi lanjutan. Sedangkan terkait tanggal pastinya, KONI Bali sedang menyusun jadwalnya.
DENPASAR, NusaBali - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali memastikan pencairan bonus bagi para atlet peraih medali PON Aceh dan Sumatera Utara 2024 pada Februari ini. Kepastian itu sudah disampaikan Pemerintah Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Meski demikian, tanggal pastinya belum ditentukan.
Ketua Umum KONI Bali, I Gusti Ngurah Oka Darmawan menuturkan, sesuai janji Pemprov Bali memang pemberian bonus kepada atlet berprestasi yang mengharumkan nama Bali di PON Aceh dan Sumatera Utara beberapa waktu dilaksanakan awal tahun 2025 tepatnya bulan Februari. Maka, bonus tersebut akan dibagikan sesuai medali yang diraih oleh atlet.
"Untuk bonus atlet dilakukan bulan ini (Februari). Ini juga sudah sesuai dengan janji Pemprov dulu. Jadi kita tunggu koordinasi lanjutan," kata Oka Darmawan, Kamis (6/2).
Disinggung terkait tanggal pastinya, Oka Darmawan menyebutkan, KONI Bali sedang menyusun jadwalnya. Sejauh ini, untuk pendataan atlet serta besaran bonus yang diterima disesuaikan dengan medali yang didapat. Mantan Kadispora Badung ini belum menyebutkan besaran nominal untuk medali emas. Tapi, kali ini tetap ada kenaikan dari Porprov tahun sebelumnya.
"Sudah ada semua besaran masing-masing medalinya. Itu sudah ada hitung-hitungan semua," kata Oka Darmawan.
Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumatera Utara pada September 2024 silam, kontingen Provinsi Bali menduduki posisi ketujuh (7) dari 39 kontingen se-Indonesia dengan perolehan total 134 medali terdiri atas 36 emas, 38 perak dan 60 perunggu.
Perolehan medali emas ini melampaui perolehan pada PON XX/2020 di Papua yang saat itu menyabet 28 medali emas. Saat itu Bali bertengger di peringkat kelima dari 34 provinsi di Indonesia.
Sedangkan soal besaran nominal, KONI Bali mengusulkan peraih medali emas perorangan sebesar Rp 200 juta, meski kepastiannya tetap jadi keputusan Pemprov Bali. dar
Komentar