Akses Jalan ke Suwung Lemo Diajukan dalam Musrembang
MANGUPURA, NusaBali - Warga Suwung Lemo, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, masih menantikan realisasi pembangunan jalan alternatif yang telah lama diusulkan.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda proyek tersebut akan segera dimulai. Oleh karena itu, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Benoa tahun ini, usulan tersebut kembali diajukan guna mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait.
Seorang tokoh masyarakat setempat, I Wayan Deddy Sumantra, menyampaikan bahwa pembangunan jalan tersebut sangat diharapkan oleh warga. Menurutnya, selama ini warga Suwung Lemo yang terdiri dari 44 Kepala Keluarga (KK) masih seolah terisolasi karena minimnya akses jalan yang memadai. “Ini sangat dibutuhkan warga karena ada sejumlah manfaat dari terwujudnya akses alternatif melintasi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura),” ujarnya pada Rabu (5/2).
Salah satu manfaat utama dari pembangunan jalan alternatif ini adalah untuk memperlancar aktivitas adat dan budaya masyarakat, terutama dalam prosesi pengantaran jenazah menuju Setra atau tempat pemakaman. Saat ini, prosesi tersebut hanya dapat dilakukan melalui dua jalur yang tersedia. Jalur pertama adalah jalan sempit yang melintasi Desa Adat Tengkulung. Jalur kedua melewati kawasan hutan mangrove yang hanya bisa dilalui saat air surut.
“Jadi kita harus tunggu air benar-benar surut terlebih dahulu. Kalau tidak juga surut, walau air pasang ya terpaksa diterobos,” jelas pria yang juga Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Tanjung Benoa.
Selain itu, jalan alternatif ini juga diharapkan dapat menjadi jalur evakuasi ketika terjadi bencana. Dengan adanya akses yang lebih baik, upaya penyelamatan warga dalam kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Sebagai informasi, usulan pembuatan jalur tersebut sudah pernah diajukan 3-4 tahun lalu melalui Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan. Waktu itu bahkan sudah memiliki gambaran desain dari Dinas PUPR Kabupaten Badung, dengan menggunakan bahan kayu ulin dan telah dikoordinasikan kepada Kementerian Kehutanan melalui UPTD Tahura Ngurah Rai dengan permohonan Hak Guna Pakai.
“Desain, kajian kebencanaan dan permohonan sudah dilakukan. Jalan alternatif itu merupakan jalur khusus dan tidak untuk umum, itu hanya untuk akses evakuasi kebencanaan dan upacara adat, bukan ke arah wisata dan kita komitmen untuk itu,” katanya.
Sementara, Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya juga angkat bicara terkait usulan ini. Dia berharap pihak terkait lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengingat usulan tersebut telah beberapa kali diajukan dan dibahas. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Badung ini memastikan bahwa dirinya akan terus menyuarakan kepentingan warga dalam berbagai forum.
“Memang proses ini harus melalui beberapa persetujuan termasuk dari pusat. Namun karena ini kebutuhan adat dan budaya masyarakat, semestinya hal ini bisa diwujudkan. Kalau masalah biaya membangun jembatan ini, saya kira Pemkab Badung tidak sulit dengan PAD yang tinggi,” kata Wijaya. 7 ol3
Komentar