nusabali

Diminta Out dari KGB, Golkar Minta Maaf

  • www.nusabali.com-diminta-out-dari-kgb-golkar-minta-maaf

Ketua Fraksi Golkar DPRD Gianyar menilai sikapnya menyetujui RAPBD tak ada hubungannnya dengan KGB.

Buntut Beda Pendapat Pengesahan RAPBD Perubahan 2017


GIANYAR, NusaBali
Ketua Fraksi Golkar DPRD Gianyar, Kadek Era Sukadana menyatakan minta maaf kepada Ketua DPK PKPI Gianyar Ngakan Ketut Putra. Permintaan maaf itu menyusul sikap Fraksi Golkar (di luar dua anggota dari PKPI), menyetujui pengesahan RAPBD Perubahan 2017. Pengesahan itu tanpa ada pemotongan tambahan anggaran Rp 6 miliar dari usulan tambahan Rp 13 miliar untuk penyelenggaraan Porprov Bali 2017 di Gianyar.  

Dampaknya, Ngakan Putra mendesak pimpinan KGB (Koalisi Gianyar Bangkit) mengeluarkan Golkar dari KGB. Karena dia khawatir, sikap Golkar ini akan berdampak kurang elok untuk perjuangan KGB dalam merebut kemenangan Pilkada 2018 nanti.

“Jika sikap kami yang menyetujui RAPBD Perubahan 2017 itu dinilai salah, kami siap minta maaf,” ujar Era Sukadana di sela-sela rapat konsolidasi Pilkada serentak di Sekretariat DPD II Golkar Gianyar, Minggu (3/9). Politisi asal Banjar Padangtegal, Ubud ini mengatakan, selaku pribadi dan ketua fraksi dirinya akan minta maaf kepada ketua fraksi lain yang sekiranya menyalahkan sikapnya.

Era Sukadana mengakui, unsur pimpinan DPD I Golkar Bali meminta dirinya tak menyetujui RAPBD Perubahan Gianyar 2017 itu. Namun dirinya memilih menyetujui RAPBD itu menjadi APBD Perubahan Gianyar 2017 karena persetujuan ini amat mendesak.

Era Sukadana menilai antara sikapnya menyetujui RAPBD tak ada hubungannnya dengan KGB (beranggotakan Golkar, Demokrat, Gerindra, PKPI), sebagaimana ‘kemarahan’ Ketua DPK PKPI Ngakan Putra itu. Hal senada diungkapkan Ketua DPD II Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana. Kata Dauh, penolakan anggota DPRD dari PKPI itu, merupakan bagian dari dinamika politik. Namun Dauh menilai, tindakan fraksi ini tak ada hubungannya dengan KGB yang akan merebut kemenangan di Pilkada Gianyar 2018 nanti.

“Saya rasa antara antara kader PKPI dan Golkar di DPRD Gianyar hanya miskomunikasi. Hal seperti ini masih bisa dibicarakan,” jelas Dauh. Sebelumnya, 24 orang dari 40 anggota DPRD Gianyar telah mengesahkan Ranperda APBD Perubahan Gianyar 2017 menjadi Perda pada Sidang Paripurna II di DPRD setempat, Senin (29/8).

Pengesahan itu menimbulkan ancaman perpecahan di tubuh Fraksi Golkar. Dua anggota Fraksi Golkar dari unsur PKPI menilai anggota Fraksi Golkar termasuk Ketua Fraksi Golkar Kadek Era Sukadana, tak konsisten dalam menyikapi draf Ranperda APBD Perubahan 2017 dari eksekutif.

Penilaian itu dilontarkan Ketua DPK PKPI Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Selasa (29/8). “Kami dari PKPI menilai Golkar sangat mencla-mencle dalam menyikapi Ranperda APBD Perubahan 2017 itu,” tegas Ngakan Putra.

Hal itu bermula empat fraksi di DPRD Gianyar yakni Golkar, Gerindra, Demokrat dan Hanura-NasDem, minta agar usulan tambahan dana penyelenggaraan Porprov oleh KONI, yakni Rp 13 miliar dipotong Rp 6 miliar. Karena KONI mohon tambahan dana tanpa rincian jelas pada proposal atau lebih banyak gelondongan. *lsa

Komentar