nusabali

Bupati Ungkap Pendapatan Daerah Tidak Terpenuhi

  • www.nusabali.com-bupati-ungkap-pendapatan-daerah-tidak-terpenuhi

Pada pidato pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli tahun anggaran 2016, Bupati Bangli I Made Gianyar mengungkapkan, pemerintah tidak mampu memenuhi target pendapatan daerah di tahun 2016.

BANGLI, NusaBali
Target Rp 1,144 triliun yang berhasil direalisasikan hingga akhir tahun hanya Rp 1,040 triliun. Pada rapat paripurna yang digelar, Senin (10/7) di DPRD Bangli, Bupati Made Gianyar menjelaskan bahwa dengan realisasi pendapatan yang hanya Rp 1,040 triliun, maka target yang tidak terpenuhi nilainya sebesar Rp 103,7 miliar atau 9,07 persen. Selain menyampaikan realisasi pendapatan, Bupati Made Gianyar juga menyampaikan terkait belanja daerah selama tahun 2016.

Dikatakannya bahwa dari Rp 1,111 triliun belanja daerah yang ditetapkan, yang terealisasi hingga akhir 2016 sebesar Rp 972,88 miliar. Dengan jumlah itu, maka terdapat efisiensi sebesar 138,21 miliar lebih atau sekitar 12,44 persen. Dari transfer yang ditetapkan Rp 117,87 miliar yang terealisasi sebesar Rp 116,56 miliar. Terjadi efisiensi sebesar Rp 1,21 miliar lebih atau sekitar 1,03 persen.

Sementara pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah yang bersumber dari Silpa yakni Rp 101,69 miliar, terealisasi sebesar Rp 103,45 miliar. Sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp 16,89 miliar teralisasi 100 persen. “Sehingga dari perhitungan antara pendapatan, efisiensi belanja, transfer serta pembiayaan terdapat Silpa untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 37,408 miliar lebih,” jelasnya.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Bupati Made Gianyar juga menyampaikan perihal pokok-pokok hasil pemeriksaan, atas laporan keuangan Pemkab Bangli tahun 2016 yang perlu mendapat perhatian, meskipun telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Di antaranya Disdikpora yang belum menatausahakan dana BOS secara memadai, kegiatan verifikasi piutang PBB yang dilakukan Dispenda belum dilakukan dengan memadai dan optimal, penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal di 15 OPD yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 13 miliar lebih, dan soal kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak gaji dan tunjangan PNS yang belum dilakukan Pemkab Bangli.

“Apa yang menjadi kekurangan kita, kita harus segera perbaiki dengan langkah-langkah yang nyata sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali pada tahun yang akan datang,” ungkapnya. Sehingga untuk laporan keuangan tahun 2017 Pemkab Bangli bisa mempertahankan opini WTP. *e

loading...

Komentar