Biaya Logistik, RI Kalah Saing dengan ASEAN

Sri Mulyani mengatakan untuk menciptakan daya saing dari sisi logistik merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan besar secara geografis. Berbeda dengan 10 negara ASEAN lainnya yang relatif memiliki jumlah penduduk dan geografis kecil.

“Kita perlu untuk terus memperbaiki logistic index kita, performance index kita serta dari sisi cost of logistic di Indonesia masih kalah kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara-negara emerging yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara yang diselenggarakan Lembaga National Single Window (LNSW), seperti dilansir detik.com, Jumat (9/6).

Pembangunan infrastuktur di berbagai kawasan yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nyatanya belum mampu untuk menekan biaya logistik Indonesia. Hal itu tercermin masih adanya kesenjangan biaya antar daerah.

“Jalan tol Utara hingga Selatan atau Selatan hingga Utara dan dari berbagai fasilitas airport maupun seaport, namun kita lihat Sumatera biaya logistiknya itu masih 20% dibandingkan dengan Jawa atau Jakarta yang hanya 12%. Ini menggambarkan PR kita memang sangat tinggi dan masih sangat besar,” beber Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Logistic Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 anjlok dengan skor 3,0 dan menempati peringkat ke-63 dari 139 negara. Perolehan itu turun dari peringkat ke-45 pada 2018.

Kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi yakni pada sisi customs naik menjadi 2,8 dan infrastructure naik menjadi 2,9. Empat indikator terpantau mengalami penurunan yakni Timelines dari 3,67 menjadi 3,3, tracking & tracing turun dari 3,3 menjadi 3,0, International Shipments turun dari 3,23 menjadi 3,0, serta logistics competence & quality turun dari 3,10 menjadi 2,9.

“LPI Indonesia tahun ini kalah dibandingkan banyak negara yang justru makin maju. Jadi kita memang perlu untuk terus memperbaiki,” ucap Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu menyebut sinergi antar Kementerian/Lembaga harus terus diperbaiki dalam rangka untuk menyederhanakan pelayanan. Pasalnya LPI tergantung dari banyak Kementerian/Lembaga yang masing-masingnya memiliki berbagai persyaratan maupun proses yang menimbulkan beban dan komplikasi bagi dunia usaha.

Untuk itu, pemerintah membuat portal Indonesia National Single Window (INSW) atau sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.

“LNSW terus mencoba memperbaiki sistem ini dan kerja sama antara Kementerian/Lembaga agar the sistem truly single window. Bisa saja nampaknya seperti single window, tetapi di belakang satu window itu banyak window-window yang lain,” kata Sri Mulyani. 7