DJP Bali Undang KPK Wujudkan Pegawai Anti Korupsi

Kegiatan diadakan secara luring (luar jaringan/offline) dan daring  (dalam jaringan/online) dilaksanakan di tiga tempat dan pada sesi yang berbeda, yaitu Aula Kanwil DJP Bali, Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, dan Aula KPP Pratama Tabanan yang berlangsung pada tanggal Selasa ( 30/5- Rabu, 31/5) 2023.

Sosialisasi sesi pertama bertempat  di Aula Kanwil DJP Bali. Sebanyak  70 wajib pajak (WP) secara luring dan 856 WP secara daring di kanal Youtube Kanwil DJP Bali. WP yang hadir  merupakan WP yang terdaftar di KPP Madya Denpasar, KPP Pratama Denpasar Timur, dan KPP Pratama Denpasar Barat.

Kakanwil DJP  Bali  Nurbaeti Munawaroh mengingatkan wajib pajak untuk tidak memberi gratifikasi atas pelayanan pajak, karena  pelayanan pajak merupakan keharusan dan kewajiban DJP.

“Nah pengendalian gratifikasi yang ada di lingkungan Kanwil DJP Bali sudah demikian kita lakukan, karena seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Bali berusaha menjaga, kita jangan sampai terjebak di tindak pidana korupsi,” ujar Nurbaeti.

Nurbaeti  menyatakan  kewajiban perpajakan yang berintegritas itu sederhananya adalah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak kurang dan tidak lebih.

KPK  diwakili oleh Alfiana Rachmawati dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi menyampaikan, KPK memiliki tugas  menjalankan strategi pendidikan dalam mengampanyekan anti korupsi. Strategi dilakukan dengan empat cara yaitu sosialisasi dan kampanye antikorupsi, jejaring pendidikan antikorupsi, peran serta masyarakat dan diklat antikorupsi.

”Kami mengajak bapak ibu semua, yuk  sama-sama kita bangun integritasnya, kita terapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, “ujarnya.

Bukan hanya di KPK, atau di Kanwil DJP Bali atau  di pemerintahan, tapi juga  bagi para wajib pajak itu sendiri. k17.