Pembentukan Satgas Pariwisata Disambut Positif

DENPASAR, NusaBali

Kalangan industri pariwisata yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi atau perhimpunan, mendukung Pemprov Bali membentuk Satgas Percepatan Tata Kelola  Pariwisata Bali. Intinya kalangan industri menyatakan keberadaan Satgas itu perlu.

“Satgas yang dibentuk  Pak Gubernur  itu sangat bagus” ujar Ketua DPD Asita Bali, Putu Winastra.

Kata dia, hal inilah yang diharapkan, sehingga proses penegakan hukum atau law enforcement menjadi lebih cepat, karena bisa ditangani langsung oleh Satgas.

“Dengan demikian penegakan hukum tidak lagi muter-muter,” ucap pengusaha wisata asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli ini.

Winastra pun menyatakan tidak masalah terkait konsekuensi dari penegakan aturan yang dilakukan Satgas mengenai industri pariwisata sendiri.

“Tidak masalah, karena memang harus dua sisi, tidak saja wisatawan, tetapi juga industri,”ucapnya. 

Sekarang ini, kata Winastra, yang ditunggu adalah penegakan hukum di lapangan.

Senada, Ketua BPC PHRI Badung yang juga Wakil Ketua BPD PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan PHRI sangat mendukung pembentukan Satgas tersebut.

“Satgas ini sangat penting dalam rangka implementasi dan aktualisasi penegakan terhadap peraturan bersama dengan stakeholder terkait,” ujar tokoh pariwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini.

Justru kalau penegakkan hukum itu tidak dilakukan, akan berdampak terhadap Daya Tarik Wisata (DTW) maupun citra pariwisata Bali.

Rai Suryawijaya menegaskan, keberadaan Satgas tidak akan kontraproduktif terhadap upaya mendatangkan wisatawan semaksimal mungkin ke Bali.

“Jangan di balik, justru kalau dibiarkan (tidak ditertibkan) akan berpengaruh negatif terhadap  wisatawan yang benar- benar memang ingin berwisata atau berlibur dan menikmati Bali.

“Karena akan menimbulkan ketidaknyamanan,” ujarnya. 

“Yang tidak suka  adalah oknum-oknum yang berniat atau ingin berulah ke Bali,” tegasnya.

Karena itu, PHRI tegas mendukung keberadaan Satgas untuk law enforcement.

Forum Komunikasi Desa Wisata Bali (Forkom Dewi)  juga setuju dan mendukung pembentukan Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata Bali.

“Ini langkah yang tepat, untuk memberi efek jera,” ucap Ketua Forkom Dewi Bali, I Made Mendra Astawa.

Apalagi saat ini, pariwisata Bali saat ini sedang dalam masa fase pemulihan. Jangan sampai ada ulah oknum wisatawan  yang berulah semena-mena, yang bisa merusak citra Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia.Mendra berharap, Satgas  tidak hanya bergerak saat ada kejadian (peristiwa pelanggaran).

Untuk itu, diharapkan sosialisasi perlu dilakukan di destinasi- destinasi wisata. Sosialisasi itu diantaranya menyangkut standar prosedur, apa yang boleh  tidak boleh dilakukan wisatawan. Kemudian standar prosedur bagaimana pengelola memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Salah satu yang perlu ditekankan, menurut Mendra adalah  standarisasi manajemen risiko, mengingat kebanyakan wisatawan yang datang dengan tujuan menikmati wisata alam.

Selain itu dalam rangka sosialiasi, perlu komunikasi yang tepat, untuk mencegah terjadi potensi pelanggaran. Misalnya wisatawan yang datang ke destinasi tertentu  tidak merasa tersinggung  atau terusik karena pola komunikasi sosialisasi yang kurang pas.

“Umpamanya bagaimana menerangkan batasan kesucian suatu tempat, sehingga orang tidak sembarangan bisa masuk,”ujar Mendra Astawa. k17.