Dinkes Bali Soroti BABS di Buleleng

Dinkes Bali pun berharap pemerintah daerah terus menggencarkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman agar warga yang masih BABS, tidak lagi BABS.

Hal tersebut ditekankan pada rapat koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), Selasa (16/5), di Aula Dinkes Buleleng. Tim Penyelenggara KKS Provinsi Bali Anak Agung Sagung Mas Dwipayani menjelaskan, BABS merupakan satu indikator penentu KKS. Perilaku tidak sehat yang masih tersisa di masyarakat ini harus segera dituntaskan. Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Bali ini menambahkan, guna memenuhi kriteria KKS, harus melaksanakan sembilan tatanan yang diukur dalam 51 indikator pokok dan 99 indikator pendukung.

Sembilan tatanan dimaksud, yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan social, dan penanggulangan bencana.

Menurutnya, data Dinkes Bali per 15 Mei 2023, akses sanitasi di Buleleng sudah sangat bagus, yakni 98,54 persen. Tetapi masih ditemukan perilaku BABS masyarakat. “Kami menemukan masalah seperti ini juga di kabupaten lain, masyarakat ekonominya baik, punya mobil juga. Namun di rumahnya tidak dibangun septic tank, jadi mereka BAB langsung mengalir ke sungai. Hal seperti ini yang perlu digenjot lebih serius,” ujar Sagung Mas.

Sekretaris Dinas Kesehatan Buleleng Nyoman Budiastawan mengakui ada beberapa indikator KKS yang belum memenuhi ketentuan. Salah satunya, perilaku BABS yang masih dilakukan sejumlah masyarakat desa.

“Kami menemukan kendala pada penanganan perilaku masyarakat untuk tidak BABS. Macam-macam alasannya, ada yang memang sudah menjadi kebiasaan kendatipun sudah memiliki jamban,” terangnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Budiastawan mengajak seluruh tim tetap berkomitmen dan pantang menyerah, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dia meminta dukungan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa (DPMD) Buleleng untuk melakukan upaya-upaya strategis bersama pemerintah kecamatan dan desa.7k23