nusabali

Stok Cadangan Beras Tersisa 230 Ribu Ton

  • www.nusabali.com-stok-cadangan-beras-tersisa-230-ribu-ton

JAKARTA, NusaBali
Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog kini hanya tersisa sekitar 230 ribu ton.

Jumlah ini akan berkurang seiring dengan akan digelontorkan untuk operasi pasar sebanyak 210 ribu ton, sehingga hanya akan tersisa 20 ribu ton. Lalu, apakah pemerintah akan lakukan impor? Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, saat ini stok beras Bulog hanya bersisa 230 ribu ton. Namun ia belum dapat memastikan apakah langkah impor akan dilakukan. Adapun persoalan tersebut akan didiskusikan terlebih dulu oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lewat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

"Belum. Itu kan dari Mendag ya, pasti harus melalui Rakortas. Saya nunggu aja. Saya kan operator, tinggal diperintahkan apa kita laksanakan. Nanti kan akan ada keputusan. Sabar," kata Buwas, saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Senin (20/3).

Oleh karena itu ia menegaskan, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut. Setelah ini ia akan melangsungkan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nunggu ini sekarang lagi mau rapat sama Pak Menko," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, cadangan beras bulog tersebut akan berkurang selaras dengan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk keperluan operasi pasar sebesar 210 ribu ton. Dengan demikian, nantinya CBP di Bulog hanya tersisa 20 ribu ton.

"Beras cadangan di Bulog hanya tinggal 230 ribu ton, operasi pasar 210 ribu ton. Jadi tinggal 20 ribu ton. Minimal stok beras di Bulog itu 1,5 juta ton," kata Sudin, saat ditemui terpisah.

Sebagai komisi yang menaungi perihal pangan, apabila data yang disampaikan Kementerian Pertanian benar bahwa produksi beras mencukupi, maka ia akan menolak langkah impor. Namun saat ini, ia justru mempertanyakan kebenaran data tersebut.

"Kalau saya sebagai Ketua Komisi IV, saya tidak setuju impor. Akan tetapi kalau data produksinya tidak valid, maka akan menjadi hal yang kurang baik terhadap kita. Karena beras adalah pangan yang paling utama. Jadi kalau masalah impor, monggo itu keputusan pemerintah, bukan keputusan kami," katanya.

Ia juga turut menyoroti perihal Badan Pangan Nasional yang beberapa waktu lalu melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Menurutnya, hal ini berpotensi menyulitkan Bulog dalam menyerap beras rakyat.

"Kalau untuk cadangan beras pemerintah kan sudah diputuskan Bulog membeli Rp 9.500. Ya to? Tapi kalau harga di pasaran 10.000, ya Bulog nggak bisa beli. Ya kan? Bahkan saya konsultasi, boleh gak dijual seperti yang lain. Tidak boleh Bulog. Nanti jadi temuan oleh BPK," kata Sudin.

Menurut Sudin, kenaikan HPP beras ini berpotensi memberi kontribusi besar pada inflasi. Hal ini terlihat dari harga beras medium yang sudah melampaui Harga Eceran Beras Tertinggi (HET) yang berkisar di Rp 10.900-an per kg. Bahkan, ia juga menyebut di sejumlah daerah beras mengalami kelangkaan.

"Kalau ada kenaikan HPP, itu akan terjadi inflasi. Tadi sudah saya hitung. Kalau menurut data BPS, Rp 100 kenaikan beras itu terjadi kenaikan inflasi 0,03%. Kalau data BPS, kalau terjadi kenaikan harga beras 20%, akan terjadi kenaikan 0,6%. Kan kita tidak mau terjadi inflasi apalagi jelang puasa, Lebaran. Jangan sampai terjadi hal-hal kurang baik," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, CBP sendiri merupakan persediaan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Fungsinya untuk menjaga harga beras di pasaran, operasi pasar, dan penyaluran beras ketika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam. *

Komentar