60 Persen Pemilih Muda di Pemilu 2024

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora Rico Marbun dalam diskusi bertajuk ‘Pemilih Muda dan Konstestasi Pemilu 2024, Apa Harapan Mereka?, Rabu (15/3). “Jadi kita melihat, bahwa salah satu inti utamanya itu adalah pemuda jangan jadi objek. Jadi dia bukan lagi menjadi objek, tetapi adalah subjek pelaku dalam politik,” kata Rico dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/3).

Kenapa pemuda saat ini paling dominan dalam menolak isu penundaan Pemilu 2024? Sebab, kata Rico, pemuda memiliki keberanian, baik dalam hal pemikiran maupun tindakannya secara langsung. Pemuda melihat perlu pergantian kepemimpinan saat ini, agar ada perbaikan kondisi sekarang.

Pembaruan tersebut, bisa diperjuangkan dalam Pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, pemilu harus sesuai jadwal. Kemudian harus ada pelibatan secara aktif pemilih muda. Rico mengungkapkan, jumlah pemilih muda saat ini mencapai 60 persen dari jumlah pemilih secara keseluruhan.

Oleh karena itu, menjadi pasar yang sangat potensial untuk diperebutkan suaranya dalam Pemilu 2024. “Jika melihat demografis, itu usianya antara 17-40. Jadi artinya dari dua pertiga pemilih, 60 persen itu pemilih muda. Itu pangsa pasar yang sangat besar. Ini yang akan diperebutkan oleh semua partai politik, termasuk Partai Gelora,” terang Rico.

Sehingga Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 berpandangan, pemuda harus menjadi subjek dalam politik, tidak menjadi komoditas politik, karena besarnya jumlah demografi tersebut. “Kita jangan terjebak terus dari sisi demografi. Istilahnya hanya memperjuangkan aspirasi generasi muda terus, tetapi harus ada pelibatan secara aktif pemuda atau pemilih muda,” kata Rico.

Rico mengingatkan terhadap pihak-pihak yang terus mendorong isu-isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bisa memicu para pemuda untuk melakukan perlawanan. “Saya khawatir indeks optimisme jadi indeks perlawanan. Ini hasil riset yang kami lakukan, bahwa dalam menjawab isu-isu yang tidak bertanggung jawab, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” terang Rico.

Sementara Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensat) mengatakan, indeks optimisme masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini turun drastis dari 64 persen menjadi 3,6 %. Penurunan tersebut, disumbang dari indeks politik dan hukum dari 28,1 persen menjadi minus 10,2 %.

Untuk mengembalikan optimisme itu, menurut Hensat, pendekatannya adalah melalui pendekatan hukum. Di mana hukum tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih lagi. Disamping itu, pemerintah juga harus bersih-bersih terhadap para pejabatnya yang saat ini menjadi sorotan publik. Selanjutnya, kata Hensat, yang bisa mendorong anak-anak muda berpartisipasi dalam politik, yakni adanya kepedulian terhadap pekerjaan, karir, pendidikan, keinginan memiliki rumah dan penghasilan.*k22