DPRD Badung Sidak ke Boshe VVIP Club
Soroti Perizinan, Pajak, Tenaga Kerja Hingga Limbah
MANGUPURA, NusaBali
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mendatangi tempat hiburan malam, Boshe VVIP Club, yang terletak di Jalan Bypaas Ngurah Rai, Kecamatan Kuta, Senin (6/2).
Sidak yang dilaksanakan lintas komisi ini dalam rangka pengawasan terhadap tempat hiburan malam tersebut, mulai dari perizinan, pajak, tenaga kerja hingga terkait pengolahan limbah. Sidak dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, bersama Ketua Komisi IV Made Suwardana, Ketua Komisi I Made Ponda Wirawan, Ketua Komisi III Wayan Sandra. Sejumlah anggota juga ikut dalam sidak tersebut, yakni I Gede Aryanta, Nyoman Gede Wiradana, Made Wijaya, Wayan Luwir Wiana, Ni Luh Kadek Suastiari, serta I Made Yudana. Sidak ini juga dihadiri oleh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Badung. Lanang Umbara mengatakan, sidak yang dilakukan merupakan upaya pengawasan terhadap perusahaan yang ada di wilayah Badung. Dari sidak ini diharapkan pengusaha mengikuti regulasi dan kebijakan yang ada di Badung.
“Sesuai regulasi dan peraturan yang ada, kami di DPRD Badung wajib melakukan pengawasan. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lanang Umbara di sela-sela sidak kemarin.
Menurutnya, ada beberapa sasaran dari pelaksanaan sidak, dari perizinan, pajak, tenaga kerja hingga terkait pengolahan limbah. Dikatakan, terkait pengolahan limba, Komisi II memiliki kewenangan untuk mengawasi. “Karena ini menyangkut keselamatan ekosistem, untuk menjaga alam tentunya limbah ini perlu kita awasi. Keselamatan alam adalah keselamatan manusia,” tegasnya.
Hasil pemeriksaan limbah, Lanang Umbara meminta agar dilengkapi dengan bukti pengurasan septic tank atau tangki sektik. “Kemudian untuk izin penampungan limbah B3, itu belum ada, kami juga akan memberikan teguran. Kalau membandel bukan tidak mungkin akan dilakukan pencabutan perizinan,” tegasnya.
Sementara terkait pajak, kata Lanang Umbara, sudah dibayarkan sesuai kewajiban. Kemudian untuk perizinan, masih ada beberapa yang perlu dilengkapi. Hal yang sama juga terkait tenaga kerja. “Masalah tenaga kerja, kami sudah meminta kejelasan berapa tenaga kerja lokal yang ada,” tegasnya.
Sementara General Manajer Boshe, I Gusti Bagus Suwipra, menyambut baik kedatangan jajaran DPRD Badung. Dikatakan, dari sidak tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan usaha. Terkait dokumen yang sempat diminta, dia mengaku sudah ada, hanya perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh pihak manajemen. “Tentunya kami jadi tahu apa saja yang kurang. Kami pun bersedia melengkapi seperti arahan dari DPRD Badung,” katanya. *dar
“Sesuai regulasi dan peraturan yang ada, kami di DPRD Badung wajib melakukan pengawasan. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lanang Umbara di sela-sela sidak kemarin.
Menurutnya, ada beberapa sasaran dari pelaksanaan sidak, dari perizinan, pajak, tenaga kerja hingga terkait pengolahan limbah. Dikatakan, terkait pengolahan limba, Komisi II memiliki kewenangan untuk mengawasi. “Karena ini menyangkut keselamatan ekosistem, untuk menjaga alam tentunya limbah ini perlu kita awasi. Keselamatan alam adalah keselamatan manusia,” tegasnya.
Hasil pemeriksaan limbah, Lanang Umbara meminta agar dilengkapi dengan bukti pengurasan septic tank atau tangki sektik. “Kemudian untuk izin penampungan limbah B3, itu belum ada, kami juga akan memberikan teguran. Kalau membandel bukan tidak mungkin akan dilakukan pencabutan perizinan,” tegasnya.
Sementara terkait pajak, kata Lanang Umbara, sudah dibayarkan sesuai kewajiban. Kemudian untuk perizinan, masih ada beberapa yang perlu dilengkapi. Hal yang sama juga terkait tenaga kerja. “Masalah tenaga kerja, kami sudah meminta kejelasan berapa tenaga kerja lokal yang ada,” tegasnya.
Sementara General Manajer Boshe, I Gusti Bagus Suwipra, menyambut baik kedatangan jajaran DPRD Badung. Dikatakan, dari sidak tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan usaha. Terkait dokumen yang sempat diminta, dia mengaku sudah ada, hanya perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh pihak manajemen. “Tentunya kami jadi tahu apa saja yang kurang. Kami pun bersedia melengkapi seperti arahan dari DPRD Badung,” katanya. *dar
Komentar