Data Kesejahteraan Sosial Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Data ini akan dijadikan acuan dalam pendistribusian bantuan-bantuan sosial dengan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Buleleng Putu Kariaman Putra Kamis (26/1) lalu mengatakan pendistribusian bantuan pemerintah harus tepat sasaran. Hal itu untuk meminimalisir  munculnya  kecemburuan dan kerawanan sosial.  Untuk mewujudkan hal tersebut Dinsos Buleleng  membutuhkan data kemiskinan yang valid, objektif, mutakhir dan realistis, terhadap fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.

"Data yang valid, objektif, mutakhir serta realistis merupakan barometer dari sebuah pelaksanaan program pemerintah, khususnya tentang kesejahteraan sosial sehingga lebih tepat sasaran. Untuk mewujudkan Buleleng Satu Data Kesejahteraan Sosial diperlukan upaya kolaboratif, sinergi seluruh stakeholder, " jelas Kariaman.

Penyusunan satu data ini menurutnya sudah diskemakan dan dipolakan dengan membentuk Peraturan Bupati. Selain itu juga telah dibentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tim itu terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, OPD terkait untuk memetakan hasil musyawarah desa.

Kariaman juga menjelaskan  dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2001, penguatan data melalui musyawarah desa didorong hasil berupa berita acara, hasil tingkat kelayakan verifikasi dan validasi data ke DTKS. Namun masih ada indikasi data tersebut belum realistis.

Tim monitoring yang akan  terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi didampjngi  pemerintah desa, kecamatan dan pendamping program dari Kemensos.

“Hasil pemetaan disesuaikan antara jumlah penduduk, DTKS, program diterima apa sudah sesuai dengan kriteria. Inilah yang di monev ke 148 desa dan kelurahan akan dicek. Sekiranya ada data yang tidak sesuai dengan kriteria kami akan melakukan pembinaan jika menemukan ketidaksesuain. Fungsi edukasi diutamakan agar kriteria saat verifal sesuai kenyataan,” tegas pejabat asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.

Sementara itu dia juga berharap saat pemutakhiran data oleh perbekel atau lurah betul-betul dilaksanakan verifikasi, pengecekan tingkat kelayakan sehingga bantuan yang digelontor pemerintah dapat benar-benar tepat sasaran.

Salah satunya memprioritaskan penerima yang sudah tidak dapat menafkahi diri sendiri seperti ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), sakit kronis, disabilitas, sebatang kara, kategori tidak mampu. “Pemutakhiran dari desa kelurahan sangat penting, tidak selamanya masyarakat itu miskin, mungkin ekonominya sudah meningkat, ada yang sudah meninggal atau sudah pindah.  Inilah muara dari Buleleng Satu Data Kesejahteraan Sosial agar data betul-betul valid,” paparnya. *k23