KPU Bali: 10 Bakal Calon DPD Masih Belum Memenuhi Syarat

“Yang ditandai belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) diberikan waktu dari 16 hingga 22 Januari 2023. Belum kami memutuskan ini memenuhi syarat atau tidak, karena ini masih proses,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Minggu (15/1/2023).

Adapun rekap hasil verifikasi administratif terhadap 22 bakal calon DPD dari Bali, ditemukan 10 bakal calon yang belum memenuhi syarat, karena 2.000 dukungan minimal yang seharusnya dimiliki tidak terpenuhi akibat dianggap belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

“Kalau belum memenuhi syarat itu mungkin KTP dukungannya tidak ada tapi berkas F1-nya ada, ada juga yang nama dan alamatnya beda di antara F1 dan KTP, sehingga belum bisa ditentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,” ujar Lidartawan.

Untuk yang tidak memenuhi syarat, kata dia, umumnya terjadi karena kegandaan data pendukung secara internal dan eksternal, juga ada KTP dukungan yang masih berprofesi sebagai PNS, TNI, atau Polri, sehingga sudah pasti dikeluarkan.

Lidartawan juga mengatakan bahwa 12 bakal calon DPD yang telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administratif tahap awal, dapat turut mengumpulkan dukungan kembali.

“Yang sudah memenuhi syarat misalnya mengirim 5.000 dukungan, kemudian 2.000 tidak memenuhi syarat, dia bisa tetap menambah walaupun sudah memenuhi syarat kalau dilanjutkan ke faktual, sehingga semua masih berproses,” ucap Lidartawan.

Lidartawan mengakui bahwa sempat terjadi kendala pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU yang digunakan tim bakal calon DPD dalam mengunggah dukungan, namun hingga kini tak ada protes dari seluruh bacalon.

“Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan lewat daring, sehingga mereka peduli, mereka sudah terima. Soal kegandaan di Silon itu kan mereka. Tapi perlu juga perbaikan Silon ke depan. Saya akan tunjukkan ke KPU RI apa perbaikannya supaya kita tidak banyak kerja di awal,” ujarnya. *ant