Momentum Menuju Buleleng Lebih Maju, Janji Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

SINGARAJA, NusaBali

Seratus hari kepemimpinan kinerja Penjabat (Pj) Bupati Buleleng dievaluasi, Kamis (29/12) di Gedung Kesenian Gde Manik Buleleng. Hasil evaluasi, ada sejumlah program yang sudah dan belum tercapai secara maksimal. Di sisa masa jabatannya 1,5 tahun ke depan, Pj Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana berjanji akan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dalam sambutannya Lihadnyana menyebutkan refleksi akhir tahun ini merupakan momentum untuk menuju Buleleng era baru yang lebih maju. Menurutnya yang masih perlu ditingkatkan adalah penanganan Covid-19, yakni vaksinasi booster yang belum maksimal. Sedangkan kasus konfirmasi baru Covid-19 masih terjadi.

Selain Covid-19, Buleleng juga masih memiliki tugas berat untuk menuntaskan kasus rabies yang merebak di Buleleng hingga menelan belasan korban jiwa. “Sampai kementerian datang lihat kondisi artinya masih perlu dimaksimalkan. Penanganana rabies tidak bisa bertumpu pada satu dua dinas, tetapi harus menggunakan kekuatan sosial di masyarakat. Ini kadang kala keliru, tidak bisa persoalan diselesaikan pejabat teknis. 

Kekuatan lebih besar di masyarakat,” ucap Lihadnyana. Terlebih wilayah Buleleng sangat luas. Hal ini yang melandasinya membuat pola penanganan berbasis desa dinas dan desa adat, dengan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) dan Pararem.

Selain itu ke depannya Buleleng dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berat. Buleleng sebagai barometer pengukuran ekonomi dan inflasi di Bali, harus serius melakukan pengendalian inflasi. Jika inflasi meningkat, maka kemiskinan juga akan meningkat karena daya beli masyarakat menurun. “Target Inflasi kita di tahun 2022 agar tidak sampai melampaui 5 persen, sekarang di angka 4,06 persen,” ungkap dia.

Selain pengendalian inflasi di tahun 2023 mendatang yang juga akan dilaksanakan, yakni memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk perekonomian Buleleng yang lebih kokoh. Lihadnyana menilai, berkaca dari Pandemi Covid-19 yang terjadi Bali dan Buleleng tidak bisa lagi berharap banyak pada sektor pariwisata. Pemerintah harus berpikir untuk mengembangkan sektor-sektor lain untuk menopang perekonomian.

“Pariwisata itu mudah sekali digoreng isunya. Sehingga saat Covid-19, Bali mengalami kontraksi ekonomi paling dalam. Sehingga perekonomian harus direkonstruksi dengan penguatan UMKM, melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP),” imbuh Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini.   

Menurut penjabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini, sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Buleleng di tahun 2023 mendatang ada dua hal yang akan dilakukannya. Yakni memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik. Dia pun meminta dukungan dan kolaborasi dari seluruh perbekel dan kelian desa adat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh pegawai Pemkab dan masyarakat Buleleng untuk memberinya dukungan.

Sementara dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan 10 unit kendaraan masing-masing untuk Polres Buleleng dan Kodim 1609/Buleleng. Pemkab Buleleng juga melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah terbaik. Terbaik pertama diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), terbaik kedua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan terbaik ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng. @ k23