Kemacetan Ancaman bagi Pariwisata Bali

Kemacetan menjadi ancaman di depan mata bagi Pariwisata Bali. Kalau tidak ada kebijakan politik yang berani keluar dari zona nyaman, Bali bakal ditinggalkan wisatawan.

“Ancaman itu bukan dari daerah-daerah pesaing di Nusantara yang kita khawatirkan sebagai ‘Bali Baru’. Ancaman yang paling nyata di depan mata itu kemacetan, yang saat ini terjadi dimana-mana. Kalau ini dibiarkan, tidak ada antisipasi, Bali bakal ditinggalkan wisatawan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali Putu Supadma Rudana, Kamis (29/12).

Kata dia, kondisi macet di Bali saat ini tidak hanya menjelang liburan saat Natal dan Tahun Baru. Sehingga tidak elok mengkambinghitamkan situasi liburan akhir tahun sebagai biang macet. “Nggak ada Nataru juga Bali sudah macet. Harus sudah ada solusi dan antisipasi oleh pemerintah (Gubernur Bali,red). Lima tahun kedepan kita sudah krodit,” tegas politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga praktisi pariwisata ini.

Supadma Rudana menyebutkan, Pemerintah Bali harus berani keluarkan kebijakan yang keluar dari zona nyaman, dengan menyiapkan transportasi publik memadai untuk masyarakat. Kata dia, selama ini Provinsi Bali mengandalkan pajak dari kendaraan bermotor milik pribadi yang jumlahnya 3,5 juta unit di Bali. Sehingga menjadi dilematis, mengurangi jumlah kendaraan pribadi. “Kita sudah harus beralih ke angkutan massal untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi lingkungan. Negara-negara maju sudah duluan menerapkan hal ini,” ujar Supadma Rudana.

Bukankah Pemprov Bali sudah pernah meluncurkan Bus Trans Sarbagita, kemudian dilanjutkan dengan Bus Trans Metro Dewata? “Strategi ini belum bisa menjadi solusi atasi macet, karena Bus-bus yang diharapkan menjadi transportasi publik ini tidak ada peminatnya. Kita tidak mengatakan Bus Trans Metro jelek, cuman kurang tepat,” sanggah Supadma Rudana.

“Karena tidak ada jalur khususnya. Coba bikinkan dengan jalur khusus seperti di Jakarta, pasti diminati masyarakat. Sekarang dengan jalur campur aduk ya tetap saja Bus yang beroperasi buat macet sana sini. Orang jadi malas pakai angkutan publik ini, karena kurang efektif. Enakan masih pakai kendaraan pribadi,” imbuhnya.

Supadma Rudana mendorong Pemprov Bali segera mewujudkan angkutan publik. Seperti Kereta Api lingkar Bali yang terkoneksi antar kabupaten/kota, khususnya objek-objek wisata atau Bus yang ada jalur khusus, tidak campur dengan kendaraan pribadi. “Kami di Komisi VI yang merupakan mitra dari Kementerian BUMN sedang mendorong angkutan publik yang ramah lingkungan agar mengurangi polusi. Nah, Pemprov Bali bisa segera merancang program ini. Kalau memang siap, kita siap fasilitasi dengan Kementerian BUMN,” ujar Supadma Rudana. *nat